Senin 22 Juli 2019, 12:21 WIB
Soal Ide '55-45' Amien Rais, Syarief Hasan: Demokrat Tidak Transaksional
Foto: Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan. (Mochamad Solehudin/detikcom)
Jakarta -
Partai Demokrat tak sepakat dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais soal porsi 55-45 sebagai syarat Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Subianto. Menurut Demokrat, rekonsiliasi bukan dimaknai bagi-bagi kekuasaan.
"Saya pikir rekonsiliasi bukan, kan bukan hanya bagi-bagi kekuasaan. Yang kedua menyangkut masalah kekuasaan, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Itu kan hak prerogratif presiden, lebih bagus menghargai hak prerogratif Jokowi," kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Menurut Syarief, terkait jabatan di kabinet, sebaiknya menunggu saja siapa yang diinginkan dan dipercaya oleh Jokowi. Syarief pun mengatakan Demokrat bukan partai transaksional.
"Kita tidak transaksional, Partai Demokrat tidak transaksional. Sepenuhnya kita dukung hak prerogratif presiden," tegasnya.
Namun, jika diminta untuk menyodorkan nama kader sebagai menteri, Syarief mengatakan partainya akan melihat chemistry dan respons dari partai politik lain. Menurut Syarief, sikap Demokrat adalah menunggu lobi-lobi yang ada.
"Kami sikapnya menunggu. Mudah-mudahan komunikasi aja terus komunikasi berjalan baik. Pada saatnya akan lebih berlanjut komunikasinya," ujarnya.
Syarief menyatakan partainya tidak menyodorkan nama kandidat menteri kepada Jokowi. Dia menghormati hak prerogatif Jokowi untuk memilih para pembantunya di kabinet.
"Kami dulu pengalaman dua periode kami tidak pernah menyodorkan nama-nama ke Pak SBY, kami tidak pernah mendesak Pak SBY, ya kan. Kami menghormati dan menghargai hak prerogratif presiden," tuturnya.
Sebelumnya, Amien Rais yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu bicara syarat rekonsiliasi. Amien juga berbicara soal pembagian porsi 55-45.
"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien Rais dalam sambutan acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri' di gedung Dakwah, Jl Kramat Raya, Jakpus, Sabtu (20/7).
(azr/idh)
"Saya pikir rekonsiliasi bukan, kan bukan hanya bagi-bagi kekuasaan. Yang kedua menyangkut masalah kekuasaan, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Itu kan hak prerogratif presiden, lebih bagus menghargai hak prerogratif Jokowi," kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Menurut Syarief, terkait jabatan di kabinet, sebaiknya menunggu saja siapa yang diinginkan dan dipercaya oleh Jokowi. Syarief pun mengatakan Demokrat bukan partai transaksional.
Namun, jika diminta untuk menyodorkan nama kader sebagai menteri, Syarief mengatakan partainya akan melihat chemistry dan respons dari partai politik lain. Menurut Syarief, sikap Demokrat adalah menunggu lobi-lobi yang ada.
"Kami sikapnya menunggu. Mudah-mudahan komunikasi aja terus komunikasi berjalan baik. Pada saatnya akan lebih berlanjut komunikasinya," ujarnya.
Syarief menyatakan partainya tidak menyodorkan nama kandidat menteri kepada Jokowi. Dia menghormati hak prerogatif Jokowi untuk memilih para pembantunya di kabinet.
"Kami dulu pengalaman dua periode kami tidak pernah menyodorkan nama-nama ke Pak SBY, kami tidak pernah mendesak Pak SBY, ya kan. Kami menghormati dan menghargai hak prerogratif presiden," tuturnya.
Baca juga: Ide '55-45' ala Amien Rais Ditepis |
Sebelumnya, Amien Rais yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu bicara syarat rekonsiliasi. Amien juga berbicara soal pembagian porsi 55-45.
"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien Rais dalam sambutan acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri' di gedung Dakwah, Jl Kramat Raya, Jakpus, Sabtu (20/7).
(azr/idh)
