"Saya pikir rekonsiliasi bukan, kan bukan hanya bagi-bagi kekuasaan. Yang kedua menyangkut masalah kekuasaan, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Itu kan hak prerogratif presiden, lebih bagus menghargai hak prerogratif Jokowi," kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Menurut Syarief, terkait jabatan di kabinet, sebaiknya menunggu saja siapa yang diinginkan dan dipercaya oleh Jokowi. Syarief pun mengatakan Demokrat bukan partai transaksional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, jika diminta untuk menyodorkan nama kader sebagai menteri, Syarief mengatakan partainya akan melihat chemistry dan respons dari partai politik lain. Menurut Syarief, sikap Demokrat adalah menunggu lobi-lobi yang ada.
"Kami sikapnya menunggu. Mudah-mudahan komunikasi aja terus komunikasi berjalan baik. Pada saatnya akan lebih berlanjut komunikasinya," ujarnya.
Syarief menyatakan partainya tidak menyodorkan nama kandidat menteri kepada Jokowi. Dia menghormati hak prerogatif Jokowi untuk memilih para pembantunya di kabinet.
"Kami dulu pengalaman dua periode kami tidak pernah menyodorkan nama-nama ke Pak SBY, kami tidak pernah mendesak Pak SBY, ya kan. Kami menghormati dan menghargai hak prerogratif presiden," tuturnya.
Baca juga: Ide '55-45' ala Amien Rais Ditepis |
Sebelumnya, Amien Rais yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu bicara syarat rekonsiliasi. Amien juga berbicara soal pembagian porsi 55-45.
"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien Rais dalam sambutan acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri' di gedung Dakwah, Jl Kramat Raya, Jakpus, Sabtu (20/7). (azr/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini