KPK Periksa Eks Kepala BPKAD Jatim soal Alokasi Dana untuk Tulungagung

Jakarta - KPK memeriksa mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur (BPKAD Jatim) Budi Setiawan terkait kasus dugaan suap Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono. Dia dicecar soal alokasi anggaran untuk Kabupaten Tulungagung.

"Penyidik mengklarifikasi bukti-bukti yang ditemukan saat penggeledahan di Jatim, terutama terkait proses penganggaran bantuan keuangan Provinsi Jatim yang dialokasikan ke Tulungagung," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Rumah Budi memang sempat digeledah saat KPK melakukan rangkaian penggeledahan pada lima lokasi di Jatim pada Rabu (10/7) hingga Kamis (11/7). Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen hingga telepon genggam.

Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, lokasi yang digeledah antara lain kantor Badan Pembangunan Daerah Jatim, serta empat rumah pribadi pejabat dan pensiunan pejabat BPD Jatim.

Baca juga: Usai Geledah 5 Lokasi, KPK Periksa 11 Saksi Kasus Ketua DPRD Tulungagung

Supriyono sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD dan/atau APBD-P Kabupaten Tulungagung 2015-2018. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang telah divonis 10 tahun penjara.

"Tersangka SPR (Supriyono) diduga menerima uang setidak-tidaknya sebesar Rp 4,8 miliar, selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulung Agung Periode 2013-2018 terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung," ujar Febri di kantornya, Senin (13/5). (haf/zak)