Gubernur Lemhannas: Kabinet SBY Perlu Direstrukturisasi

Jakarta - Restrukturisasi Kabinet Indonesia Bersatu mutlak diperlukan. Akan tetapi apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai perlu melakukan reshuffle atau tidak, masih memerlukan perhitungan tersendiri.Demikian disampaikan oleh Gubernur Lemhannas Muladi kepada wartawan di kantor Lemhannas, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (17/10/2005)."Paling tidak harus ada restrukturisasi dengan mendasarkan pada kepentingan strategis, kepentingan profesional, dan kepentingan partai politik," kata Muladi.Meski demikian, Muladi belum bisa menjabarkan apakah restrukturisasi yang dia maksud juga menjurus pada upaya reshuffle kabinet. "Apakah itu menjurus ke reshuffle, itu persoalan lain. Tapi tentunya ada standar-standar kalau mau melakukan reshuffle," terangnya.Ketika disinggung soal isu impeachment terkait kebijakan kenaikan harga BBM, menurut Muladi, semestinya tidak akan sejauh itu. Wacana impeachment dianggap terlalu jauh. "Menggulirkan impeachment hanya terjadi bila presiden berkhianat, melakukan korupsi, dan melakukan perbuatan tercela lainnya," jelas Muladi.Diakui dia, setiap kebijakan yang tidak populis pasti akan menimbulkan penderitaan kepada rakyat. Selanjutnya kebijakan itu akan dimanfaatkan oleh komponen politik lainnya sebagai komoditas politik. "Jadi ini wajar dalam kehidupan berpolitik," ungkapnya. (san/)