Sebagaimana diketahui, Dewan Kota Oxford memberi penghargaan Oxford Freedom of the City Award kepada Benny Wenda pada 17 Juli lalu. Kementerian Luar Negeri memprotes keras pemberian penghargaan itu.
"Rencana pemberian itu sudah diutus tahun lalu dan oleh Pemerintah Kota Oxford. Berangkat dari hal ini, kita sudah menyampaikan keberatan kepada Pemerintah Kota Oxford itu sendiri, menyampaikan keberatan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang utuh atas apa yang telah dilakukan pemerintah dan tidak juga memahami, memiliki pemahaman yang utuh atas sepak terjang saudara Benny Wenda tersebut," kata Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam jumpa pers di Kantornya, Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).
Cara-cara penyampaian keberatan juga sudah ditempuh. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London dinyatakannya sudah melayangkan keberatan itu ke pemerintah Inggris. Menteri Luar Negeri Rento Lestari Priansari Marsudi bahkan juga sudah menyampaikan ke pihak Inggris dalam pertemuan bilateral.
"Proses itu telah dilakukan, dan berdasarkan proses itulah kita mendapat informasi pernyataan dari Pemerintah Inggris, bahwa sangat jelas mereka tidak berubah posisi terkait NKRI," kata Faizasyah.
Pemerintah Inggris tetap mengakui kedaulatan NKRI dan mengakui Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) bagian dari Indonesia. Namun Dewan Kota Oxford sebagai pemerintah daerah punya otonomi.
"Pemerintah daerah memiliki keleluasaan, memiliki kewenangan yang lebih pada level lokal. Maka, hal yang serupa juga dihadapi oleh pemerintah Inggris," kata Faizasyah.
Kemlu telah menyampaikan pernyataan Pemerintah RI terkait penghargaan terhadap Benny Wenda, yakni:
1. Indonesia menghargai sikap tegas Pemerintah Inggris yang konsisten dalam mendukung penuh kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya sikap Dewan Kota Oxford tidak punya makna apapun.
2. Indonesia mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda, pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua.
3. Pemberian award ini menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang yang bersangkutan dan kondisi Provinsi Papua dan Papua Barat yg sebenarnya, termasuk pembangunan dan kemajuannya.
4. Posisi Indonesia terhadap kelompok separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu inci pun untuk tegakkan NKRI.
(dnu/gbr)
