Kemlu soal Benny Wenda: Dia Bertanggung Jawab atas Aksi KKB di Papua

Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut Benny Wenda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aksi-aksi yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Hal ini didasari oleh klaim yang disampaikan Benny Wenda pada awal Juli lalu.

"Yang paling penting kalau kita lihat belakang ini statement yang dikeluarkan belum lama, dia mengaitkan bahwa dirinya bertanggung jawab atas perjuangan politik dan bersenjata yang dilakukan di Papua. Dengan demikian, ini menjadikan dasar bahwa dia bertanggung jawab atas aksi-aksi kekerasan dan tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kasus-kasus seperti pembunuhan pekerja konstruksi jalan di Nduga. Mau tidak mau bisa dikaitkan dengan apa yang diklaimnya sebagai pertanggungjawaban dirinya sebagai pemersatu kegiatan politik dan kegiatan kelompok bersenjata di Papua," kata plt juru bicara Kemlu, Faizasyah kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Hikmahanto: RI Tak Perlu Hiraukan Penghargaan Oxford ke Benny Wenda

Kemlu menilai Benny Wenda bukan orang yang 'bersih'. Sebab, Benny Wenda sendiri yang mengaku bertanggung jawab atas aksi KKB yang melanggar hukum.

"Karena melakukan pembunuhan dan lain-lain. Dia mengambil posisi bertanggung jawab. Dengan demikian, apa pun yang terjadi, tangan dia tidak bersih lagi, dan dia tidak bersih, dan apa yang terjadi di masa lalu dia tidak pernah konfirmasi," imbuhnya.

Benny Wenda diketahui mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford. Faizasyah menilai keputusan tersebut adalah sebuah kesalahan.

"Jadi kalau disebutkan dia adalah penggiat perdamaian, tidak benar sama sekali. Hal ini yang ingin kita tekankan kepada pemerintah daerah Oxford bahwa kriteria dan cara pandang mereka itu salah," sambung Faizasyah.

Baca juga: Jejak Benny Wenda: Kabur dari Penjara, Diburu Interpol, Hidup di Inggris

Sebelumnya, sebagaimana dilansir BBC, Benny Wenda adalah pemimpin Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP). Dia mendapat suaka politik di Inggris pada 2002 dan membuka kantor gerakan Papua merdeka di Oxford pada 2013.

ULMWP di bawah Benny Wenda mengklaim telah menyatukan tiga kelompok bersenjata di Papua. Namun, awal Juli lalu, Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah klaim Benny Wenda bahwa dia telah menyatukan tiga kelompok bersenjata, termasuk TPNBP/OPM.

"Mereka telah berkomitmen bersatu di bawah komando pimpinan politik ULMWP," kata Benny, seperti dikutip dari laman ULMWP, pada Rabu, 1 Juli 2019.


(zak/zak)