Kamis 18 Juli 2019, 13:47 WIB
Bicara Tantangan Demokrasi, Kapolda Metro Soroti Politik Identitas di Medsos
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy (Zakia Liland Fajriani/detikcom)
Jakarta -
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono melihat masifnya penggunaan media sosial di masyarakat sebagai tantangan demokrasi di Indonesia. Gatot melihat bahaya dari tersebarnya berita bohong atau hoaks di media sosial, terutama yang bernuansa politik identitas.
"Media sosial itu tantangan buat kita. Di tengah-tengah kita melaksanakan demokrasi karena banyak sekali isu-isu, berita-berita hoaks, ujaran-ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Irjen Gatot Eddy Pramono dalam kuliah umumnya di kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).
Gatot menekankan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang didominasi kelompok kelas bawah berpotensi menimbulkan gesekan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Dia menyoroti perbedaan-perbedaan di kalangan masyarakat kelas bawah yang tergolong ekstrem.
"Di Indonesia, kondisi masyarakat low class nilai-nilai primordialisme itu semakin meningkat. Pertama terkait ras, suku, agama, kedaerahan, dan bahasa itu semakin mengental dan menguat. Perbedaan ekstrem ini yang mereka angkat. Dan jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi konflik sosial," paparnya.
Isu SARA yang berbau politik identitas ini dinilai Gatot sebagai akar dari tindakan yang intoleran dan radikal. Ini juga menjadi berbahaya karena mereka yang terpapar oleh paham ini disebut tidak jarang memiliki keinginan merebut kekuasaan atau memisahkan diri.
"Ke depan itu adalah primordialisme yang muncul seperti politik identitas, radikalisme, intoleransi. Menguatnya kritis identitas dan nasionalisme sempit membuat mereka ingin memisahkan diri dari negara induknya, banyaknya konflik horizontal, adanya insurgency, aktor nonstate juga menggunakan sumber daya militer, politik yang dia miliki untuk merebut kekuasaan atau dia untuk memindahkan, memisahkan kekuasaan. Ini yang terjadi," sambung Gatot.
Melihat kondisi tersebut, Gatot melihat hal ini bukan hanya tanggung jawab masyarakat dan aparat penegak hukum, tapi juga pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah membuat regulasi mengenai penyebaran berita hoaks.
"Kemudian juga perlu regulasi yang mengatur supaya juga nanti berita hoax ini tidak mudah tersebar, termasuk pemilihan platform terlibat di dalam itu," imbuhnya.
Simak Video "Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Jenguk Anggota Korban Rusuh 21-22 Mei"
[Gambas:Video 20detik]
(gbr/gbr)
"Media sosial itu tantangan buat kita. Di tengah-tengah kita melaksanakan demokrasi karena banyak sekali isu-isu, berita-berita hoaks, ujaran-ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Irjen Gatot Eddy Pramono dalam kuliah umumnya di kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).
Gatot menekankan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang didominasi kelompok kelas bawah berpotensi menimbulkan gesekan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Dia menyoroti perbedaan-perbedaan di kalangan masyarakat kelas bawah yang tergolong ekstrem.
Isu SARA yang berbau politik identitas ini dinilai Gatot sebagai akar dari tindakan yang intoleran dan radikal. Ini juga menjadi berbahaya karena mereka yang terpapar oleh paham ini disebut tidak jarang memiliki keinginan merebut kekuasaan atau memisahkan diri.
"Ke depan itu adalah primordialisme yang muncul seperti politik identitas, radikalisme, intoleransi. Menguatnya kritis identitas dan nasionalisme sempit membuat mereka ingin memisahkan diri dari negara induknya, banyaknya konflik horizontal, adanya insurgency, aktor nonstate juga menggunakan sumber daya militer, politik yang dia miliki untuk merebut kekuasaan atau dia untuk memindahkan, memisahkan kekuasaan. Ini yang terjadi," sambung Gatot.
Melihat kondisi tersebut, Gatot melihat hal ini bukan hanya tanggung jawab masyarakat dan aparat penegak hukum, tapi juga pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah membuat regulasi mengenai penyebaran berita hoaks.
"Kemudian juga perlu regulasi yang mengatur supaya juga nanti berita hoax ini tidak mudah tersebar, termasuk pemilihan platform terlibat di dalam itu," imbuhnya.
Simak Video "Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Jenguk Anggota Korban Rusuh 21-22 Mei"
[Gambas:Video 20detik]
(gbr/gbr)
