Gubernur soal Walkot Vs Menkum: Masa Sesama Pemerintah Saling Lapor

Jakarta - Gubernur Banten Wahidin Halim menyesalkan perselisihan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dengan Menkum HAM Yasonna Laoly yang berujung laporan polisi. Keduanya, kata dia, harus bersikap bijak, khususnya untuk urusan pemerintahan.

"Berpemerintah harus arif dan bijak. Masa sesama lembaga pemerintah saling lapor," kata Wahidin dalam keterangan kepada wartawan di Serang, Banten, Kamis (18/7/2019).

Menjalankan pemerintah, kata dia, harus sesuai dengan etika dan harus hadir untuk warga. Itu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.

Baca juga: Kemenkum Vs Walkot Tangerang, Begini Aturan Pengelolaan Barang Milik Negara

Perselisihan keduanya, lanjut Wahidin, jangan sampai merugikan pelayanan publik. Pemerintah harus dijalankan dalam kerangka kesatuan.

"Rakyat jangan dirugikan dalam perseteruan ini, pemerintah harus ada menjaga NKRI," ujar Wahidin, yang juga mantan Wali Kota Tangerang.

Perselisihan di antara keduanya bermula dari masalah tanah. Versi Menkum HAM, perselisihan bermula dari pembangunan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM di Kota Tangerang. Izin untuk pembangunan ini dipersulit sehingga muncul komentar dan sindiran dari Yasonna.

"Waktu kemarin sudah kita resmikan, saya bilang Wali Kota Tangerang kayaknya nggak ramah sama Kumham. Langsung itu dia, ha-ha-ha...," kata Yasonna.

Baca juga: Walkot Tangerang Jelaskan Masalah Lahan Penyebab Ribut dengan Menkum HAM

Namun versi Pemkot Tangerang, Wali Kota tidak berniat mempersulit izin. Namun dia ingin lahan kementerian di wilayah sana dimanfaatkan secara luas untuk kepentingan warga.

"Intinya, Pak Wali berkeinginan fasus-fasum itu ada sebagian lahan punya Kemenkum HAM diserahkan ke Pemkot Tangerang untuk dijadikan alun-alun, lahan terbuka hijau untuk kepentingan masyarakat," kata Kabag Humas Pemkot Tangerang Achmad Ricky Fauzan.

Simak Video "Bom Kampung Melayu Langkah Percepatan UU Anti Terorisme"
[Gambas:Video 20detik]

(bri/asp)