detikNews
Rabu 17 Juli 2019, 19:02 WIB

DKPP Larang 2 Eks Anggota PPLN Malaysia Jadi Penyelenggara Pemilu Lagi

Dwi Andayani - detikNews
DKPP Larang 2 Eks Anggota PPLN Malaysia Jadi Penyelenggara Pemilu Lagi Lokasi surat suara tercoblos (Foto: Istimewa)
Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi kepada mantan dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, terkait kasus surat suara tercoblos. Dua mantan anggota ini disanksi tidak dapat kembali menjadi panitia dalam pemilu mendatang.

"Untuk seluruhnya tidak lagi memenuhi syarat, untuk menjadi penyelenggara pemilu di masa yang akan datang, putusan berlaku sejak dibacakannya putusan ini," ujar Ketua Majelis Harjono dalam persidangan di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).



Kedua mantan anggota PPLN Kuala Lumpur, tersebut yaitu Djadjuk Natsir dan Krishna K.U. Dalam putusannya, DKPP menyatakan sebelumnya kedua anggota ini juga telah diberhentikan sementara oleh KPU.

Kedua mantan anggota PPLN Kuala Lumpur ini diketahui dilaporkan ke DKPP oleh KPU RI. Djajuk dilaporkan karena, dirinya disebut bertanggung jawab atas peristiwa pencoblosan surat suara di Malaysia. Selain itu, dirinya juga memiliki tugas sebagai koordinasi teknis penyelenggara pencoblosan melalui metode pos.



Sedangkan Krishna, dilaporkan karena disebut memiliki konflik kepentingan. Hal ini dikarenakan Krishna juga menjabat sebagai wakil duta besar Indonesia untuk Malaysia.

Dalam pertimbangannya, anggota majelis Teguh Prasetyo menyatakan Djadjuk mengakui bahwa dirinya bertanggung jawab atas proses pencoblosan di Malaysia. Selain itu Djadjuk juga disebut menyulitkan proses verifikasi karena tidak mampu menyebutkan jumlah surat suara.

"Fakta persidangan menunjukkan Teradu I selaku penanggung jawab teknis pemungutan suara melalui metode pos tidak mampu menyebutkan secara tepat jumlah surat suara yang terkirim kepada pemilih, jumlah surat suara yang telah dicoblos secara sah oleh pemilih dan dikembalikan kepada penyelenggara, dan jumlah surat suara yang kemudian diketahui dikembalikan kepada pengirimnya (return to sender) karena ketidakjelasan alamat tujuan dan alasan-alasan lainnya," kata Teguh.

"Ketidakmampuan Teradu I dalam hal ini telah menyulitkan proses klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi atas peristiwa tercoblosnya surat suara," sambungnya.

Sedangkan Krishna disebut memiliki konflik kepentingan, karena tidak melakukan langkah yang memadai untuk mengatasi persoalan surat suara tercoblos. Atas pertimbangan tersebut, kedua mantan anggota ini dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

"DKPP menilai Teradu I terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yakni ketentuan Pasal 15 huruf e dan huruf f dan Pasal 19 huruf d Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Teradu II, terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 huruf c Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," kata Teguh.



Simak Video "TKLN Jokowi Kecewa dengan Paswaslu Kuala Lumpur"
[Gambas:Video 20detik]

(dwia/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com