Selasa 16 Juli 2019, 18:26 WIB
Mendagri Sorot Kekompakan Parpol Pengusung Wagub, PKS Tak Sepakat
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi/Foto: Arief Ikhsanudin-detikcom
Jakarta -
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak sepakat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo soal penyebab 11 bulan masih kosongnya kursi Wagub DKI Jakarta. PKS menegaskan hubungan dengan Gerindra sebagai partai pengusung, masih kompak.
"Kalau secara fakta, sudah kirim dua nama dan dua nama itu di tandatangani dua partai pengusung. Sudah sampai ke Pak Gubernur (Anies Baswedan). Pak Gubernur kirim ke DPRD. Dari fakta tertulis, solid," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2018).
Dua nama yang dimaksud Suhaimi adalah kader PKS, Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu. Dua nama calon Wagub DKI itu diserahkan ke DPRD pada Februari 2019.
Sejak Februari sampai dengan Juli, tahapan proses pemilihan baru sampai pada draft tata tertib oleh panitia khusus. Ada beberapa hal yang menyebabkan proses cukup lama berjalan.
"Salah satu (Pemilu 2019), ada puasa, hari raya (lebaran). Kemudian waktu itu fit and proper test (sebelum nama diserahkan ke DPRD). Tidak ada syarat itu, cuma Gerindra kehendaki itu dan memakan waktu," kata Suhaimi.
Suhaimi mengakui sering ada dinamika dalam pembahasan wakil gubernur. Namun, itu bukan berarti partai pengusung tidak kompak.
"Di pembahasan ada dinamika jangan dimaknai negatif. Namanya pembahasan, kalau ada usulan ini, itu, biasa saja ada dinamika hidup, tapi kerja pansus berjalan," ucap Suhaimi.
Sebelumnya, Tjahjo Kumolo menyatakan tidak menyalahkan Anies karena posisi wagub masih kosong. Menurutnya, masalah ada di partai pengusung tidak kompak.
"Kami sudah buat surat ke DPRD ke gubernur, ya juga bukan salahnya Pak Anies, kan tergantung partai pengusung juga," kata Tjahjo terpisah.
Tjahjo berpendapat, kedua partai pengusung harusnya bisa satu suara agar DKI kembali punya wagub. "Kuncinya di partai pengusung, padahal hanya 2 partai pengusung. Masa 2 tidak bisa kompak?" ujarnya.
Simak Juga 'Jalan Panjang Mencari Wagub DKI Baru':
Simak Video "Menyikapi Lambatnya Memilih Wakil Anies Baswedan"
[Gambas:Video 20detik]
(aik/fdn)
"Kalau secara fakta, sudah kirim dua nama dan dua nama itu di tandatangani dua partai pengusung. Sudah sampai ke Pak Gubernur (Anies Baswedan). Pak Gubernur kirim ke DPRD. Dari fakta tertulis, solid," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2018).
Dua nama yang dimaksud Suhaimi adalah kader PKS, Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu. Dua nama calon Wagub DKI itu diserahkan ke DPRD pada Februari 2019.
Sejak Februari sampai dengan Juli, tahapan proses pemilihan baru sampai pada draft tata tertib oleh panitia khusus. Ada beberapa hal yang menyebabkan proses cukup lama berjalan.
"Salah satu (Pemilu 2019), ada puasa, hari raya (lebaran). Kemudian waktu itu fit and proper test (sebelum nama diserahkan ke DPRD). Tidak ada syarat itu, cuma Gerindra kehendaki itu dan memakan waktu," kata Suhaimi.
Suhaimi mengakui sering ada dinamika dalam pembahasan wakil gubernur. Namun, itu bukan berarti partai pengusung tidak kompak.
"Di pembahasan ada dinamika jangan dimaknai negatif. Namanya pembahasan, kalau ada usulan ini, itu, biasa saja ada dinamika hidup, tapi kerja pansus berjalan," ucap Suhaimi.
Sebelumnya, Tjahjo Kumolo menyatakan tidak menyalahkan Anies karena posisi wagub masih kosong. Menurutnya, masalah ada di partai pengusung tidak kompak.
"Kami sudah buat surat ke DPRD ke gubernur, ya juga bukan salahnya Pak Anies, kan tergantung partai pengusung juga," kata Tjahjo terpisah.
Tjahjo berpendapat, kedua partai pengusung harusnya bisa satu suara agar DKI kembali punya wagub. "Kuncinya di partai pengusung, padahal hanya 2 partai pengusung. Masa 2 tidak bisa kompak?" ujarnya.
Simak Juga 'Jalan Panjang Mencari Wagub DKI Baru':
Simak Video "Menyikapi Lambatnya Memilih Wakil Anies Baswedan"
[Gambas:Video 20detik]
(aik/fdn)
