.webp)
"Ya kalau saya menyarankan seperti itu (Gerindra, PAN, PKS, Demokrat tetap menjadi oposisi). Dan kalau dilihat dari niat yang disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo pun menyampaikan ketika bertemu dengan Pak Jokowi," kata Ketua DPP PDIP Andreas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
"Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa 'Kami akan melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah.' Itu kan adalah sinyal keinginan Partai Gerindra untuk di luar pemerintahan," sambung dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andreas mengatakan, dalam pemerintahan yang demokratis, dibutuhkan suara-suara penyeimbang dari parpol-parpol oposisi. Parpol-parpol oposisi tersebut, kata dia, dapat menyalurkan aspirasi rakyat yang sebelumnya tidak memilih Jokowi dalam Pilpres 2019.
"Dari sekian banyak yang memilih, ada 45% yang tidak memilih Pak Jokowi. Ini kan butuh kanalisasi dan kanalisasi politik dalam suatu sistem yang demokratis itu adalah melalui partai-partai di luar pemerintahan yang ada di DPR," tutur Andreas.
Andreas pun mencontohkan sikap politik PDIP pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan saat itu PDIP terus konsisten menjadi oposisi sebagai penyeimbang suara.
"Nah, pengalaman PDI Perjuangan 10 tahun sebelum masuk pemerintahan itu menunjukkan bahwa konsistensi sikap antara apa yang disampaikan saat berkampanye dengan apa yang kita lakukan setelah proses pemilu selesai," kata dia.
"Dan di situ kelihatan bahwa selama 10 tahun PDIP menjadi partai di luar pemerintahan pun ya rakyat tetap menghormati PDI Perjuangan. Dan akhirnya terbukti bahwa rakyat kembali memilih PDI Perjuangan," pungkas Andreas.
Kalau Prabowo Gabung ke Jokowi, Amien Rais: Lonceng Kematian Demokrasi:
(mae/gbr)
