"Pertemuan tersebut memberi kesejukan pada bangsa," ujar Syarief dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2019).
Dalam acara diskusi Empat Pilar MPR bertema 'Rekonsiliasi untuk Persatuan Bangsa' di Media Center, kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, itu, Syarief menuturkan pemilu presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dalam pemilu presiden pastinya ada pasangan calon.
Pasangan itu terbentuk dengan peraturan perundangan, seperti harus memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 20 persen dan atau 25 persen suara nasional. Koalisi yang dibangun, menurut Syarief, harus sesuai dengan platform yang sama. Ia menyebut partainya mendukung Joko Widodo selama dua kali pemilu presiden karena mempunyai persamaan visi dan misi.
"Jadi koalisi dibangun tidak secara pragmatis," tuturnya. "Bila pragmatis ini yang perlu dikritisi," tambahnya.
Menurut Syarief, apabila ada partai yang memilih di luar koalisi pendukung pemerintahan, baginya itu tidak menjadi masalah.
"Menjadi oposisi itu juga salah satu bentuk kebersamaan," ucapnya.
Dengan adanya oposisi, menurutnya, membuat demokrasi yang ada menjadi sehat dan bagus.
"Menjadi bagus kalau ada pihak yang mengingatkan," tegasnya.
 Anggota MPR RI dari Fraksi NasDem Syarief Abdullah Alkadri (Foto: Dok. MPR) |
Syarief menilai pemilu presiden pada 2019 berbeda dengan pemilu presiden sebelumnya. Pada pemilu presiden kali ini ada potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Isu-isu strategis dikalahkan oleh isu-isu primordial.
"Bisa jadi hal ini untuk mengangkat emosional pendukung," ujarnya.
"Banyak informasi yang diplintir," tambahnya.
Untuk itu, Syarief berharap rekonsiliasi yang dibangun bersifat makro, untuk kepentingan bangsa, kepentingan besar yang perlu dipersamakan. Dia kembali mengakui bahwa di antara masyarakat masih ada yang tidak dewasa dalam berpolitik di mana ada yang belum mengakui kekalahan.
Menyikapi hal demikian, perlu bersama untuk menghilangkan riak-riak. Menurutnya, ke depan perlu membangun rasa kebersamaan. Selepas pemilu presiden, ia berharap semua kembali ke aktivitas semula sembari memupuk rasa kebangsaan.
Dalam kesempatan itu, anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mujahid menuturkan rekonsiliasi tidak menjadi masalah selama masih dalam bingkai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Selama dalam bingkai Empat Pilar MPR, rekonsiliasi tak masalah," ujarnya.
Baca juga: Satu Gerbong Jokowi-Prabowo |
Menurut Sodik, nilai-nilai seperti itulah yang perlu diajarkan kepada masyarakat. Nilai-nilai Empat Pilar harus dijadikan dasar dalam demokrasi bangsa ini, dalam check and balances.
"Kita akan mengkritik sekeras apapun namun tetap dalam bingkai Empat Pilar, bingkai konstitusi," tuturnya.
Meski demikian, lanjut Sodik, Partai Gerindra juga akan memuji dan mengapresiasi langkah pemerintah apabila benar dalam menjalankan pembangunan. Menurutnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih mengutamakan kepentingan bangsa.
Simak Video "Prabowo Lanjutkan Pembentukan Komponen Cadangan Tahun Ini"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/ega)
