Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumut Yahdi Khoir Harahap menyatakan sikap untuk berada di luar pemerintahan itu merupakan hasil Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PAN Sumut. Agenda politik ini dihadiri sebagian besar dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN yang tersebar di 33 kabupaten dan kota.
"Keputusan kita bahwa partai harus berada di luar pemerintahan itu dilandasi pertimbangan bahwa harus ada yang menyeimbangkan pemerintahan. Kita bisa menjadi mitra, namun mitra yang kritis dan konstruktif," kata Yahdi kepada wartawan di Medan, Senin (15/7/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disebutkan Yahdi, suara PAN Sumut ini merupakan gambaran nyata arus suara konstituen di tingkat akar rumput. Mereka menginginkan perubahan, dan suara itu juga yang jadi sikap PAN Sumut dan akan dibawa dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN yang kemungkinan akan berlangsung akhir Juli ini.
Fakta pertemuan antara Prabowo dan Joko Widodo, dikatakan Yahdi, turut andil menyimpulkan keputusan yang diambil dalam Rakorwil itu. Hanya saja itu bukan satu-satunya landasan.
"Memang pertemuan termasuk menjadi referensi sikap dalam Rakorwil. Referensi saja, tetapi yang utama adalah sikap konstituen yang menginginkan perubahan," tutup Yahdi.
Tonton Video Waketum PAN Tanggapi Pernyataan Amien Rais soal 'Rabun Ayam':
(rul/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini