detikNews
Senin 15 Juli 2019, 12:08 WIB

Bawaslu Jatim Temukan Penggelembungan Suara Nasdem di Jatim III

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Bawaslu Jatim Temukan Penggelembungan Suara Nasdem di Jatim III Gedung MK (rengga/detikcom)
Jakarta - Bawaslu Jawa Timur menemukan perbedaan hasil penghitungan suara dengan penetapan KPU untuk kursi DPR RI. Bawaslu menyebut ada penambahan suara untuk Nasdem di dapil III Jatim.

"Yang menjadi konsen kami ada di DPR RI dapil III, dan DPRD Kabupaten Kota Jombang I. Jadi di kami memang menemukan beberapa selisih perolehan suara dari Nasdem, memang jumlahnya 28, atau selisih dari suara partai Demokrat sejumlah 103," kata komisioner Bawaslu Jatim, Purnomo, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Barat, Senin (15/7/2019).

Keterangan itu disampaikan saat Bawaslu Jatim menjadi pihak terkait dalam permohonan yang diajukan Partai Demokrat Jatim. Dalam permohonan itu, Demokrat merasa mengalami pengurangan suara sedangkan Nasdem mengalami penambahan.

Dalam gugatannya, Demokrat menyebut harusnya mereka mendapat suara 119.965 suara secara nasional, sedangkan KPU menetapkan 117.859 suara. Demokrat juga mengatakan harusnya Nasdem mendapat suara 117.019 namun KPU menetapkan 120.361 suara.

Purnomo mengatakan, penambahan suara itu terjadi di wilayah Banyuwangi dan Bondowoso. Bawaslu Jatim mengaku sudah mengantongi bukti dan diserahkan ke MK.

"Karena pemohon juga sudah mendalilkan TPS secara spesifik dalam permohonannya, ada selisih dan kami menemukan selisih tersebut. Itu hanya untuk Banyuwangi, hal yang sama juga kami temukan khususnya untuk Bondowoso," ungkapnya.

Hakim Konstitusi, Arief Hidayat lalu menanyakan proses yang sudah dilakukan terkait temuan ini. Dia juga mempertanyakan soal hasil yang ditetapkan KPU.

"Menurut Bawaslu sampai penetapan suara secara nasional untuk Jatim II ini masih ada persoalan?" tanya Arief ke Purnomo.

Purnomo menjawab, selisih suara itu tak tak pernah dilaporkan ke Bawaslu Jatim. Dia menyebut masalah itu baru muncul di sidang MK.

"Iya yang mulia, karena kami di provinsi juga tidak masuk barang ini. Sepengetahuan kami di provinsi, proses rekapnya tidak jadi masalah, sehingga memang baru muncul saat proses di MK ini," jawab Purnomo.



Simak Video "Gugatan Pileg Berguguran di MK, KPU: Kami Sudah Sesuai Aturan"
[Gambas:Video 20detik]

(abw/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com