Jokowi Hajar Penghambat Investasi, Ketua DPRD DKI Akan Bicara ke Anies

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Muhammad Fida Ul Haq/detikcom)

Jakarta - Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan mengejar orang-orang yang menghambat investasi di Indonesia. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi akan membahas pernyataan Jokowi tersebut dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Prasetio mengatakan pidato yang disampaikan Jokowi di acara 'Visi Indonesia' tersebut bertujuan untuk membangun bangsa dari daerah. Prasetio menilai, pemerintah daerah harus sinkron dengan pemerintah pusat.

"Nah pertanyaan kami bagi pemerintah daerah ini juga belum sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Misalkan salah satu contoh soal perizinan, yang sudah mudah dari pemerintah pusat. Pas sampai ke pemerintah daerah terlambat lagi. Karena kebijakan ini itu," kata Prasetio usai pidato Jokowi di SICC Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan, apa yang disampaikan Jokowi harus dijalankan serius oleh pemerintah daerah. Tujuannya agar pembangunan antara pusat dan daerah sinkron.

"Kalau bicara masalah pemerintah dan pemerintah daerah, kita tidak boleh melihat warna, tapi kita harus melihat masyarakatnya. Ini kepentingan rakyat banyak. Bagaimana investasi di daerah akan maju, kalau terhambat dengan urusan partai politik. Jadi kalau sudah terpilih menjadi Gubernur atau Presiden, lepaskan itu jubah. Dia melihat bagaimana bangsa ini ke depan lebih hebat," jelasnya.

Untuk itu, Prasetio mengatakan akan membahas pernyataan Jokowi tersebut dengan Anies Baswedan. Dia ingin agar investasi yang akan masuk ke Indonesia tidak terhambat.

"Karena bukan seperti apa-apa, di pemerintah daerah untuk investasi, contohnya Jakarta, itu ketakutan karena aturan-aturan banyak yang masih terhambat. Makanya waktu Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Djarot, itu mempermudah investasi masuk. Tapi setelah pergantian banyak yang terhambat karena Kepentingan, ini enggak boleh ada. Kalau bicara masalah pemerintah ya sama. Mau itu Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota itu harus sama," jelasnya.

"Kebijakan pusat itu kita harus teruskan. Jangan dihambat. Saya akan berdiskusi dengan Pak Gubernur apa yang diutarakan Pak Jokowi akan disampaikan ke beliau," imbuh politikus PDIP ini.