DPP Serahkan Usulan DPW Yogya ke Majelis Suro PKS

Jakarta - Usulan DPW Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kepada DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengevaluasi kontrak dukungan kepada SBY, dinilai salah sasaran. Seharusnya, rekomendasi itu disampaikan kepada Majelis Syuro."Jadi kalau dialamatkan kepada DPP itu salah," ujar Ketua DPP PKS Bidang Politik dan Pertahanan Keamanan Untung Wahono ketika dihubungi detikcom, Minggu (16/10/2005).Seharusnya, lanjut Untung, usulan DPW DIY itu disampaikan kepada perwakilan majelis syuro yang berasal dari Yogyakarta. Selanjutnya, usulan itu akan dibahas dalam forum pertemuan majelis syuro, yang digelar setiap 3-4 bulan sekali. Rencananya, pertemuan majelis syuro berikutnya akan diselenggarakan pada akhir November tahun ini. "Seharusnya DPW DIY tahu mekanisme ini. Jadi DPW tinggal menitipkan pesan kepada anggota majelis syuro yang berasal dari wilayahnya," tukas Untung yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS di DPR ini.Untung pun menyesalkan tuntutan yang dilemparkan DPW DIY itu kepada DPP. Sebab, keputusan bergabung dalam koalisi mendukung SBY-JK dalam Pemilu Presiden, bukan keputusan DPP atau Majelis Pertimbangan Partai dan Dewan Syariah. "Kita menyatakan bergabung dengan SBY-JK itu berdasarkan keputusan majelis syuro," tegas untung. Seperti diberitakan, Ketua DPW PKS DIY Ahmad Sumiyanto menuntut DPP PKS untuk mengevaluasi kontrak dukungan PKS terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Sebab, perubahan yang dijanjikan pada masa kampanye, dinilai tidak menggembirakan. Ahmad pun menilai, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi hanya sebatas wacana saja. Tidak hanya itu. Mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid menyambut usulan DPW DIY. Hidayat mendesak agar DPP PKS segera merespons rekomendasi dari DPW DIY. (ism/)