Kaban: Tuntutan Reshuffle Tidak Rasional dan Tendensius
Minggu, 16 Okt 2005 13:30 WIB
Yogyakarta - Menjelang 1 tahun pemerintahan SBY-JK, isu reshuffle kabinet muncul kembali. Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga Menteri Kehutanan MS Kaban menilai gencarnya tuntutan dari berbagai pihak agar Presiden SBY mereshuffle kabinet adalah tuntutan yang tidak rasional dan tendensius. Dia meminta SBY tetap berpegang pada kebijakannya sendiri dan tidak perlu terpengaruh karena dapat melemahkan kabinet."Saya sebagai ketua umum partai menilai bahwa tuntutan dari banyak pihak untuk reshuffle itu tidak rasional karena Presiden kita itu dipilih oleh rakyat sehingga punya kewenangan penuh untuk mereshuffle atau tidak," kata Kaban menjawab pertanyaan wartawan seusai acara silaturahmi 'Menggagas Hutan Santri untuk Memakmurkan Bumi' di Ponpes Ilmu Giri, Dusun Nogosari, Desa Selopamioro, Imogiri, Bantul, Minggu (16/10/2005).Kaban menegaskan budaya melakukan pressure untuk melakukan reshuffle kabinet itu ada di sistem parlementer. Sedangkan sistem yang dianut adalah presidensial. Dia kemudian mencontohkan negara Amerika Serikat. Kebijakan apa pun yang dilakukan oleh presiden, walaupun hal itu tidak cocok dengan publik namun karena presiden punya kebijakan, maka akan jalan terus."Kenapa kita yang sistemnya sudah presidensial tapi cara berpikirnya kok parlementer. Ini ada apa?," kata Kaban balik bertanya.Menurut dia, tuntutan reshuffle kabinet merupakan tendensius sehingga dapat melemahkan kabinet. "Oleh karena itu saya meminta kepada presiden SBY tetap kepada kebijakannya sendiri dan tidak perlu terpengaruh," katanya.Ketika ditanya mengenai hasil penilaian versi Tim Indonesia Bangkit bahwa kinerja Kaban sebagai menteri kehutanan dengan nilai C, Kaban tidak mau berkomentar. "Saya nggak mau kasih komentarlah, sebab yang penting dan perlu itu sekarang yang menilai adalah presiden," jawab Kaban singkat.Di tempat yang sama, Sekjen DPP PBB, Sahar L. Hasan menyatakan, soal reshuffle merupakan hak prerogratif dari presiden. Sedang mengenai soal jatah menteri di kabinet yang harus proporsional, menurut Sahar, hal itu semata-mata tidak hanya dilihat dari proporsionalitas dari jumlah anggota DPR dari parpol-parpol, namun juga dilihat dari sisi profesionalitas dan kapabilitas masing-masing orang. "Kita percayakan saja kepada Presiden, siapa yang akan dipilih, yang penting adalah figur yang amanah, berorientasi kepada kepentingan rakyat dan figur yang mau mengangkat harkat dan martabat rakyat," katanya. Ketika ditanya apakah PBB juga mau minta tambah jatah menteri di kabinet, dengan tersenyum Sahar menjawab, "Saya kira kita tidak akan minta itu. Tapi, kalau misalnya Presiden menilai di antara kita perlu ditambah lagi, kita juga punya kader."
(asy/)











































