detikNews
Jumat 12 Juli 2019, 20:57 WIB

Kemenhub Sosialisasi Aturan Terbaru Keagenan Kapal Asing

Nurcholis Ma'arif - detikNews
Kemenhub Sosialisasi Aturan Terbaru Keagenan Kapal Asing Foto: kemenhub
Jakarta -

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditlala) menggelar Sosialisasi Aturan Keagenan dan Konvensi International Maritime Organization (IMO) Terbaru Tahap I kepada agen kapal asing di Jakarta pada Kamis (11/7/2019). Direktur Ditlala Wisnu Handoko mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini adalah kesempatan yang baik untuk meng-update informasi terkait regulasi keagenan dan konvensi internasional karena setiap tahun peraturan bisa berubah.

"Hari ini peraturannya seperti ini, nanti tahun depan bisa ada perubahan lagi. Karena setiap tahun dari badan-badan atau perangkat-perangkat IMO seperti Marine Safety Committee (MSC) atau yang lainnya terus melaksanakan pertemuan dan menghasilkan resolusi-resolusi," ucap Wisnu dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2019).

Wisnu juga mengatakan bahwa keagenan kapal dan perusahaan pelayaran merupakan stakeholder yang sangat penting dalam siklus angkutan transportasi laut. Oleh karena itu, di dalam pengoperasian kapal keduanya tentu harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku secara internasional maupun nasional.

Menurutnya, jika suatu negara sudah memberlakukan konvensi internasional tersebut, maka wajib diberlakukan juga kepada setiap kapal internasional yang masuk ke negara tersebut sehingga keagenan kapal harus mengetahui juga aturannya. Dalam industri maritim, sudah dikenal pilar dari pengoperasian kapal yang pertama adalah konvensi internasional Safety Of Life At Sea atau SOLAS.

"Sekarang sebagian kapal berpedoman pada SOLAS atau konvensi internasional angkutan keselamatan sehingga SOLAS menjadi yang pertama. Kemudian SOLAS itu turunannya banyak, kalau yang utama diatur masih tentang keselamatan, seperti berapa jumlah sekoci dan liferaft yang harus tersedia di atas kapal dan lain sebagainya," jelas Wisnu.

Lanjut Wisnu, semua kapal juga harus tahu tentang masalah pencemaran. Masalah pencemaran ini banyak juga yang berhubungan dengan keagenan seperti sertifikatnya atau terkait dengan pergerakan kapal.

Masalah lain yang dicontohkan Wisnu dan menjadi tantangan keagenan di lapangan agar mengerti tentang aturan yang berlaku yaitu biaya bagi kapal waktu. Kalau kapal tidak jalan maka biaya akan bertambah dan selanjutnya jika biaya bertambah dan tidak bisa diselesaikan maka kredibilitas Indonesia di mata asing tidak ada sehingga banyak yang tidak tertarik menggunakan jasa dalam negeri.

"Oleh karenanya, salah satu tanggung jawab keagenan adalah menyiapkan SDM dan manajemen yang baik agar layanan keagenan kapal bisa berjalan dengan baik," imbuh Wisnu.

Selain itu, masalah Delivery Order (DO) Online dan klasifikasi kapal juga harus menjadi perhatian perusahaan keagenan kapal. Ketika terjadi kerusakan kapal dan kapal itu ada agennya, kemudian kapal itu belum bisa bergerak sebelum dicek oleh klasifikasi maka keagenan kapal harus berhubungan dengan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Wisnu menegaskan bahwa sebagai regulator, Ditjen Perhubungan Laut memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan ke perusahaan pelayaran dan keagenan kapal. Hal ini menjadi alasan bagi perusahaan pelayaran dan keagenan kapal harus mengurus izin ke Ditjen Perhubungan Laut dalam hal ini Ditlala.

Sementara itu, menurut Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Ditlala, Lusi Andayani, sosialisasi ini dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman agen kapal asing selaku pengguna jasa terhadap aturan keagenan dan konvensi IMO terbaru. "Pelaksanaan sosialisasi kepada agen kapal asing terkait Aturan Keagenan dan Konvensi IMO Terbaru Tahap I dilaksanakan tanggal 11 Juli dan tahap II dilaksanakan minggu ketiga Juli 2019," tutur Lusi.

Lusi menyebutkan penyelenggaraan keagenan kapal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal.

Adapun peserta yang hadir pada acara tersebut yaitu para perwakilan dari perusahaan pelayaran yang aktif mengageni kapal asing, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, unit terkait di Kementerian Perhubungan, serta dari Asosiasi ALFI/ILFA, INSA, dan ISSA.

Sementara bertindak sebagai narasumber antara lain dari Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Ditlala, Kepala Seksi Sistem Informasi Ditlala, Kepala Seksi Keselamatan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Sekretaris Jenderal INSA, dan Biro Klasifikasi Indonesia serta dipandu oleh Kasie Program STIP, Andi Aswad.





Simak Video "Pemerintah Siapkan Tiket Pesawat Murah Plus Diskon Hotel"
[Gambas:Video 20detik]

(mul/mpr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed