Penyadapan Diawasi Tim Eksternal dan Dilaporkan ke DPR/Presiden

Jakarta - RUU Penyadapan masih bergulir di DPR. Salah satu yang diatur adalah siapa yang berhak mengawasi proses penyadapan.

"Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kementerian atau lembaga yang berwenang melakukan penyadapan membentuk tim audit untuk pengawasan eksternal," demikian bunyi Pasal 23 ayat 1 sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (12/7/2019).

Tim audit eksternal itu beranggotakan perwakilan:

1. Kementerian atau lembaga yang berwenang melakukan penyadapan;
2. Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Baca juga: Kecuali KPK, Penyadapan Harus Izin Ketua Pengadilan/Ketua MA

Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

1. memeriksa pelaksanaan prosedur pengoperasian standar penyadapan oleh Aparat Penegak Hukum;
2. memeriksa kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menjalankan kewajibannya; dan
3. melakukan tugas lain sesuai dengan penugasan dari pimpinan instansi penegak hukum.

Baca juga: Riuh RUU Penyadapan, Ini Aturan di AS-Inggris-Perancis dan Belanda

Tim audit melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan kementerian atau lembaga yang berwenang melakukan penyadapan, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

"Pimpinan kementerian atau lembaga yang berwenang melakukan penyadapan melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," demikian bunyi Pasal 24 ayat 1.


Simak Video "Komnas HAM Soroti Tata Kelola RUU Penyadapan"

[Gambas:Video 20detik]

(asp/mae)