Dalam surat bernomor TJ.102/1/2/BPTJ-2019, disebutkan bahwa kinerja lalu lintas di ibu kota mengalami penurunan sebesar 17% dari 36,99 km/jam menjadi 30,85 km/jam. Sehingga, muncul usulan penerapan ganjil-genap selama 15 jam.
"Selanjutnya kami sampaikan bahwa BPTJ telah melakukan evaluasi yang menunjukkan bahwa kinerja lalu lintas saat ini dibandingkan dengan saat penyelenggaraan Asian Games 2018 telah mengalami penurunan sebesar 17 persen dari 36,99 Km/jam menjadi 30,85 Km/jam," demikian petikan surat usulan BPTJ, seperti dilihat detikcom, Selasa (9/7).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Jalan Medan Merdeka Barat
- Jalan MH. Thamrin
- Jalan Jenderal Sudirman
- Jalan Sisingamangaraja
- Jalan Jenderal Gatot Subroto
- Sebagian Jalan Jenderal S Parman (simpang Slipi - simpang Tomang)
- Jalan MT Haryono
- Jalan HR Rasuna Said
- Jalan Jenderal DI Panjaitan
- Jalan Jenderal Ahmad Yani
- Jalan Benyamin Sueb
- Jalan Metro Pondok Indah
- Jalan RA Kartini
Merespons BPTJ, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyambut baik usulan tersebut. Kini, Polda Metro Jaya tinggal mengikut aturan dari Pemprov DKI Jakarta mengenai aturan ganjil-genap itu.
"Kalau memang itu mengurangi kemacetan dan memang sudah diteliti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kita oke saja," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (11/7).
"Yang punya (kebijakan) kan di sana (Pemprov DKI Jakarta)," tegas Argo.
Akan Dikaji Pemprov DKI
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sudah menerima surat usulan ganjil genap seperti saat Asian Games dari BPTJ. Usulan tersebut akan dikaji.
"Jadi untuk usulan BPTJ sudah terima surat, akan lakukan koordinasi. Tentu mereka sudah lakukan evaluasi. Evaluasi Yang sudah dilakukan akan kita coba pelajari. Dari sisi kami selaku Pemprov, dalam ambil keputusan itu banyak aspek harus dinilai, jadi kita akan lakukan dari kajian BPTJ, akan lakukan kajian kembali secara komprehensif," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, saat dihubungi, Kamis (11/7).
![]() |
Aspek yang akan dikaji bukan hanya masalah lalu lintas, tetapi juga aspek ekonomi dan sosial. Setelah itu, barulah kerjakan bisa dikeluarkan.
"Apakah itu aspek ekonomi, sosial dan lain-lain, itu harus masuk ke dalam kajian menyeluruh. Oh iya ini sesuai atau tidak sesuai atau tetap seperti yang sedang berjalan," kata Syafrin.
BPTJ sudah mengirim surat namun belum memberikan lampiran kajian. Sehingga, Dishub DKI belum mengetahui apa dasar dari usulan kebijakan tersebut.
Bagi Syafrin, perluasan ganjil genap saat Asian Games merupakan kebijakan jangka pendek. Sehingga, butuh pendekatan dan kajian yang berbeda jika akan diterapkan dalam jangka panjang.
"Kebutuhan, Asian Games kemarin kan ganjal genap dilakukan dalam jangka pendek bukan jangka panjang. Nah, ini akan kita lakukan kajian, kalau surat BPTJ akan jangka panjang, kalau jangka panjang kami harus lakukan kajian komprehensif untuk kajian jangka panjang. Harus komprehensif bahkan sampai analisa benefit cost analysis kan. Itu harus dilakukan," ujar Syafrin.
Halaman 2 dari 2
Simak Video "Video: Catat! Ganjil-Genap di Puncak Bogor Berlaku hingga 5 Januari"
[Gambas:Video 20detik]
(dkp/dkp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini