Rabu 10 Juli 2019, 16:20 WIB
Soal Qanun Poligami, JK: Tidak Dilarang, tapi Jangan Lupa Ada Syaratnya
Wapres Jusuf Kalla. (Noval/detikcom)
Jakarta -
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan tidak ada aturan yang melarang poligami. Tapi JK mengingatkan soal rancangan qanun (raqan) hukum keluarga yang mengatur poligami tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
"Poligami tidak dilarang. Jangan lupa tetapi ada syaratnya. Syaratnya tidak mudah. Harus ada izin istri. Ada istri mau kasih izin suaminya kawin lagi?" kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).
JK mengatakan syarat poligami sangat berat. Di antaranya meminta izin istri hingga masalah kesehatan.
"Kan sulit, itu pun ada syaratnya lagi. Katakanlah anaknya tidak ada. Atau dia sakit istrinya. Jadi poligami itu legal dengan syarat. Saya kira kalau bikin qanun juga seperti itu," sebutnya.
JK menegaskan qanun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dia menilai semua aturan harus sesuai dengan undang-undang.
"Tidak mungkin qanun bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang ada. Undang-Undang Perkawinan berbunyi itu. Boleh asal ada izin istri. Izin istri tidak mudah," ucapnya.
Sebelumnya, Rancangan Qanun (Raqan) Hukum Keluarga yang mengatur poligami menuai pro dan kontra. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyebut bab soal pria dibolehkan menikah lebih dari satu kali masih memungkinkan untuk dibatalkan.
"Bisa, insyaallah bisa (kita batalkan). Nggak ada masalah," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh Musannif kepada wartawan, Rabu (10/7).
Simak Video "Pak Jokowi, Gerindra-Demokrat Masuk Kabinet?"
[Gambas:Video 20detik]
(fdu/idh)
"Poligami tidak dilarang. Jangan lupa tetapi ada syaratnya. Syaratnya tidak mudah. Harus ada izin istri. Ada istri mau kasih izin suaminya kawin lagi?" kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).
JK mengatakan syarat poligami sangat berat. Di antaranya meminta izin istri hingga masalah kesehatan.
JK menegaskan qanun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dia menilai semua aturan harus sesuai dengan undang-undang.
"Tidak mungkin qanun bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang ada. Undang-Undang Perkawinan berbunyi itu. Boleh asal ada izin istri. Izin istri tidak mudah," ucapnya.
Sebelumnya, Rancangan Qanun (Raqan) Hukum Keluarga yang mengatur poligami menuai pro dan kontra. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyebut bab soal pria dibolehkan menikah lebih dari satu kali masih memungkinkan untuk dibatalkan.
"Bisa, insyaallah bisa (kita batalkan). Nggak ada masalah," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh Musannif kepada wartawan, Rabu (10/7).
Simak Video "Pak Jokowi, Gerindra-Demokrat Masuk Kabinet?"
[Gambas:Video 20detik]
(fdu/idh)
