detikNews
Rabu 10 Juli 2019, 16:16 WIB

Qanun Poligami Dinilai Sama Persis dengan UU Perkawinan

Agus Setyadi - detikNews
Qanun Poligami Dinilai Sama Persis dengan UU Perkawinan Foto: Diskusi publik bertema "Wacana Qanun Poligami di Aceh, apakah sudah tepat? (Agus-detik)
Banda Aceh - Isi bab poligami dalam Rancangan Qanun (Raqan) Hukum Keluarga sama persis dengan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan. LSM perempuan di Aceh menilai isi persoalan terkait dibolehkan pria menikah lebih dari satu itu belum mendesak untuk dibahas.

Ketua Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI) Syarifah Rahmatillah, mengatakan, isi yang tertera dalam bab poligami tidak ada yang terlalu istimewa. Soalnya, semua hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

"Gak ada (yang baru) biasa aja. Itu juga sudah diatur dalam Undang-undang (UU). Sama lho, tidak ada yang luar biasa sama sekali," kata Syarifah kepada wartawan usai menjadi pemateri dalam Diskusi Publik "Wacana Qanun Poligami di Aceh, apakah sudah tepat?" di Kampus UIN Ar-raniry, Banda Aceh, Rabu (10/7/2019).



Menurutnya, seharusnya dalam bab poligami di Qanun Hukum Keluarga ditambah beberapa klausul lain. Dia mencontohkan seperti ada mahar gratis yang diberikan Pemerintah Aceh atau ada pembatalan nikah utk suami yang tidak adil.

"Kalau yang lain itu sama persis seperti di UU," jelas Syarifah.

"Menurut saya gak perlu ada bab poligami itu kalau memang itu isinya sama kecuali ada isi lain. Kalau isinya harus ada izin istri kalau istri sakit itu samalah seperti UU nomor 1 tahun 1974," ungkapnya.

Dilihat detikcom, ini beberapa pasal yang hampir sama antara UU Perkawinan dengan bab poligami di Qanun Hukum Keluarga. Berikut isi keduanya:

UU Perkawinan Bab 1 tentang Dasar Perkawinan

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB VIII Beristeri Lebih Dari Satu Orang di Qanun Keluarga isinya:

Pasal 47
(1) Seorang suami yang hendak beristri lebih dari 1 (satu) orang harus mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah.
(2) Pernikahan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin Mahkamah Syar'iyah, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 48
(1) Mahkamah Syar'iyah hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari 1(satu) jika:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun ini; atau
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.; atau
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan alternatif, artinya salah satu syarat terpenuhi seorang suami sudah dapat mengajukan permohonan beristeri lebih dari 1 (satu) orang meskipun isteri atau isteri-isteri sebelumnya tidak menyetujui, Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 49
(1) Selain syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), untuk memperoleh izin Mahkamah Syar'iyah harus pula dipenuhi syarat-syarat:
a. adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri; dan
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan istri atau isteri-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan.
(3) Persetujuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh isteri di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah.
(4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami, jika isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada khabar dari isteri atau isteri-isterinya paling kurang 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim.




Simak Video "Punya Dua Istri, Kiwil: Nggak Akan Akur!"
[Gambas:Video 20detik]

(agse/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com