Pangdam Jaya Temui Ketua MPR Bahas Babinsa Datangi Pesantren

Jakarta - Pangdam Jaya Mayjen Agustadi SP mendatangi Ketua MPR Hidayat Nurwahid untuk meminta klarifikasi mengenai adanya oknum bintara pembina desa (babinsa) yang mendatangi pesantren untuk mencari informasi aktifitas kiai di luar pesantren."Beliau diperintahkan oleh KSAD untuk mengecek di daerah kekuasaan Pangdam Jaya ini, siapa babinsa yang hari-hari itu datang ke pesantren," kata Hidayat usai bertemu dengan Pangdam Jaya, Agustadi SP di Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (14/10/2005). Hidayat mengaku, informasi dari TNI ditemukan dua babinsa yang mendatangi pesantren. Pertama, di Depok terkait dengan seorang tokoh di pesantren tersebut yang akan menjadi khotib Idul Fitri di lingkungan TNI. "Petugas hanya meminta identitas yang bersangkutan," tambah Hidayat.Kedua, terjadi di sebuah pesantren di Banten, kedatangan mereka disebabkan ada dua surat yang memiliki kop sama namun dengan tanda-tangan berbeda."Karena adanya kejanggalan tersebut dikirimlah babinsa untuk mengklarifikasi," ujar Hidayat.Hidayat juga menyayangkan kedatangan petugas babinsa itu sama sekali tidak terkait dengan terorisme. "Kalau terkait dengan Jakarta itulah kondisinya tidak ada kaitannya dengan terorisme tapi klarifikasi khotbah dan proposal," sindir Hidayat.Namun demikian, Hidayat meminta informasi ini harus dijadikan peringatan dini jangan sampai kekhawatiran publik terbukti bahwa militer kembali represif.Menanggapi permintaan itu Pangdam Jaya Agustadi SP seperti dituturkan Hidayat, menjamin TNI tidak akan kemabli ke politik praktis dan menangkap orang dengan sewenang-wenang. Karena tugas TNI dalam konteks pengaktifan koter hanya untuk mendeteksi dini dan menyampaikan informasi secara cepat jika terjadi indikasi serangan teror."Hal-hal ini yang perlu disampaikan kepada publik sehingga trauma masyarakat bisa dihindari,"Sementara itu Agustadi SP mengelak saat di cegat wartawan mengenai tujuan kedatangannya kepada Ketua MPR. Menurutnya, kedatangannya hanya untuk koordinasi keamanan mengahadapi rencana demonstrasi besar-besaran tanggal 17 sampai 20 Oktober 2005 di Jakarta. Padahal menurut Hidayat, pertemuan hanya membahas klarifikasi kedatangan babinsa ke pesantren dan tidak ada koordinasi lain. (ahm/)