PKS DIY Desak DPP Evaluasi Dukungan Politik ke SBY

Yogyakarta - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak kepada DPP untuk mengevaluasi kontrak dukungan politik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah berjalan satu tahun ini. Desakan untuk melakukan evaluasi itu berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang nyata-nyata semakin menyengsarakan rakyat."Kita di DPW berharap DPP PKS bersedia mengevaluasi kontrak dukungan politik terhadap pemerintahan SBY. Desakan ini sebagai langkah yang harus dilakukan setelah SBY menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu," kata Ketua Umum DPW PKS DIY Ahmad Sumiyanto saat dihubungi detikcom, Jumat (14/10/2005).Menurut Antok panggilan akrabnya, selama satu pemerintahan SBY ini beberapa hal yang pernah dijanjikan seperti akan melakukan perubahan, ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Selain itu ada beberapa hal yang membuat PKS harus melakukan evaluasi terhadap kontrak dukungan politik tersebut, diantaranya masalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang masih hanya sebatas wacana saja. "Selain masalah kenaikan BBM yang sungguh memberatkan dan diluar dugaan itu, masalah pemberantasan korupsijuga belum menunjukkan hasil yang bagus," katanya.Selain mendesak untuk melakukan evaluasi katanya, DPW juga mendesak kepada anggota DPR RI dari PKS untuk menggalang interpelasi terhadap pemerintah. "Desakan ini akan segera disampaikan langsung kepada Ketua Umum DPP PKS maupun kepada Ketua MPR Hidayat NurWahid secepatnya. Ini adalah benar-benar aspirasi yang muncul dan berkembang di masarakat bawah saat ini," tegas Antok. (jon/)