Sultan: Kalau pun Ada Parsel, Sebaiknya Tidak Mewah

Yogyakarta - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengimbau agar para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan stafnya menerima parsel mewah. Sebab dikhawatirkan parsel mewah tersebut dapat menimbulkan KKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya di pemerintahan."Saya hanya bisa mengimbau agar pejabat tidak menerima parsel, namun realitanya larangan itu tidak bisa konsisten dilakukan. Karena susah kalau kita mengeluarkan larangan tapi faktanya dilanggar diam-diam," kata Sultan menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Kepatihan Jl Malioboro Yogyakarta, Jumat (14/10/2005).Sultan mengakui cukup sulit untuk melarang atau memantau siapa saja seluruh pejabat di lingkungan Pemprov DIY yang menerima parsel. Sebab bisa saja mitra atau pengusaha akan mematuhi dengan tidak memberikan parsel. Namun mereka juga tidak kurang akal, bisa saja diberikan dalam bentuk lain seperti voucher belanja atau yang lainnya. "Kita sulit untuk mengawainya. Kalau sekarang yang diberikan bisa macam-macam, bisa parsel atau duit. Kalau parsel bisa dilihat wujudnya, kalau duit, kan tidak bisa dilihat," katanya.Sultan mengatakan, kalaupun masih ada pejabat yang masih menerima parsel, hendaknya tidak mengumbar kemewahan. Terlebih lagi, keadaan bangsa dan negara ini sedang mengalami masa-masa sulit. Sebaiknya para pejabat berempati atas situasi yang sedang dialami oleh rakyat Indonesia. "Sebaiknya para pejabat itu diajak untuk adu rasa dengan tidak mempertontonkan kemewahan. Kalau pun ada parsel sebaiknya juga tidak usah mewah-mewah," pinta Sultan. (nrl/)