Ketua DPRD DKI: Pencari Suaka Kebon Sirih Dipindah ke Islamic Center Besok

Jakarta - Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi akan memindahkan pencari suaka yang tinggal di trotoar Kebon Sirih, Jakarta Pusat, ke Islamic Center, Jakarta Utara. Kebutuhan keseharian mereka mereka akan dipenuhi secara layak.

"Kami sebagai pemerintah daerah melihat manusia pakai tenda, apalagi di wilayah tempat perkantoran, itu nggak baik. Sudah dua minggu teman-teman dari Somalia, Afganistan, dan Sudan. Mereka saya panggil agar malam ini mereka berkoordinasi dengan teman-teman yang 241 orang yang ada di bawah. Nanti akan kita pindahkan, rencananya besok pagi ke Islamic Center," kata Prasetio di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Pencari Suaka Direlokasi

Pras mengatakan Islamic Center memiliki tempat luas, sehingga bisa menampung pencari suaka. Sembilan orang perwakilan yang diterima Pras di DPRD juga diharapkan bisa melobi pencari suaka lainnya agar pindah ke Islamic Center.

"Saya dengan pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif, mengambil tindakan, coba jangan di sini. Kita tampung dulu di Islamic Center untuk kita beri makanan juga, karena mereka kan juga manusia, ada anak-anak kecil yang sudah tiga hari sakit," kata Pras.

"Alhamdulillah, dengan eksekutif langsung menanggulangi, dokter datang, kita bawa ke klinik. Ada bayi juga sakit, jadi semua akan kita fasilitasi biar sehat. Kalau masalah tuntutan (mereka), saya nggak tahu," imbuhnya.

Baca juga: Prasetio Ajak Perwakilan UNHCR dan Pencari Suaka Dialog di DPRD DKI

Pras mengatakan mereka akan diberi fasilitas, seperti makanan dan kesehatan. Dia berharap, dengan bantuan DPRD DKI, UNCHR juga akan terbuka memberikan bantuan kepada mereka.

Terkait dengan berapa lama pencari suaka akan menempati Islamic Center, Pras juga belum bisa memastikannya. Dia mengatakan hanya memberi bantuan untuk menjembatani agar pencari suaka ini diberi bantuan oleh Kementerian Luar Negeri dan UNCHR.

"Saya sebagai pemerintah daerah membantu, memfasilitasi. Mudah-mudahan pemerintah juga atau UNCHR melihat situasi ini, langsung terbuka untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat," pungkasnya.


(zap/idh)