Ini Catatan Komnas HAM untuk DPR soal RUU Penyadapan

Rolando - detikNews
Selasa, 09 Jul 2019 13:47 WIB
Hairansyah (kanan). (Foto: Rolando/detikcom)
Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR mencermati kembali Rancangan Undang-undang (RUU) Penyadapan yang masih dalam pembahasan itu. Mereka meminta DPR menganalisis betul khususnya soal perspektif HAM.

"Sehingga pada prinsipnya pengaturan penyadapan secara lebih komprehensif dan kemudian terfokus pada prinsip dasar berkaitan dengan hak asasi itu menjadi penting ditetapkan. Tentu dalam konteks implementasi sekali lagi, selalu bersinggungan dengan prinsip HAM," ujar Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal, Hairansyah saat jumpa pers, di kantornya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).




Komnas HAM juga menyoroti terkait jangka waktu penyadapan. Menurut Hairansyah, ada perbedaan jangka waktu antarlembaga yang memiliki kewenangan penyadapan.

"Kedua adalah soal jangka waktu penyadapan di antara lembaga yang ada itu mengatur berbeda-beda misalkan. Tentu diharapkan yang lebih spesifik soal waktu," kata Hairansyah.

Selain soal jangka waktu penyadapan, Hairansyah juga mengkritik tentang jumlah lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan. Dia menilai kondisi tersebut bisa berdampak buruk.

"Soal selanjutnya adalah terlalu banyak lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan. Ini juga menjadi persoalan dalam konteks implementasi kalau kemudian tidak dilakukan profesional dan berintegritas," jelas Hairansyah.




Hairansyah menjelaskan, salah satu hal yang bersinggungan antara penyadapan dengan hak asasi manusia adalah pemutaran hasil penyadapan. Sebab, hasil penyadapan kerap dibuka ke publik saat persidangan.

"Kemudian yang keempat adalah penayangan atau penyampaian hasil dari penyadapan itu sendiri dalam beberapa kesempatan dilakukan secara tertutup. Tapi kemudian bagaimana implementasinya kalau dilakukan terbuka dan kemudian menjadi informasi umum," terang Hairansyah.

Kemudian Hairansyah menyinggung soal pemulihan seseorang dari penyadapan jika tidak terbukti ada indikasi melakukan tindakan melanggar hukum. Komnas HAM mempertanyakan cara seseorang terlepas dari penyadapan.

"Kemudian yang kelima bagaimana perlindungan bagi privasi sebagai suatu hak fundamental, sebagai mekanisme pemulihan yang efektif. Jadi, karena kalau dalam kesempatan bahwa penyadapan bisa dilakukan kalau ada indikasi awal perbuatan pidana atau kemudian menyangkut keamanan nasional. Tapi kalau kemudian tidak terbukti tapi sudah dilakukan penyadapan, bagaimana upaya komplain dan pemulihan," papar Hairansyah.

"Kemudian terakhir adalah soal pengawasan. Ini menjadi bagian penting kalau di UU ini dilaporkan ke presiden,bagaimana posisi presiden sebagai eksekutif dan di sisi lain juga ada yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Agung. Selain soal bentuk pengawasan, lembaga pengawasan juga bagian penting," imbuhnya.




Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Bidang Pengkajian dan Penelitian, Choirul Anam, menyoroti soal izin penyadapan. Anam menilai tidak tepat jika penyidik harus meminta izin ke pemantau sebelum menyadap.

"Soal tata kelola ini pertanyaan paling mendasar adalah siapa yang melakukan penyadapan. Di sini yang melakukan adalah penyidikan, itu sudah tepat. Karena penegakan hukum problemnya adalah penyidik di sini harus minta izin badan pemantaunya di masing-masing institusi. Nah itu harusnya nggak boleh," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan kembali dilanjutkan. Dia mengimbau Komisi III DPR mengundang institusi penegak hukum untuk membahas RUU itu.

"Mendorong Komisi III untuk segera melakukan langkah-langkah lebih lanjut mengenai perkembangan pembahasan RUU tersebut, mengingat penugasan pembahasan terhadap RUU tersebut berada di Komisi III DPR," kata Bamsoet kepada wartawan, Jumat (9/2).

Simak Video "Pemerintah Serahkan Urusan Buka Draf RKUHP untuk Publik ke DPR"
[Gambas:Video 20detik]
(zak/zak)