Soal Parsel, Pemprov Jateng Minta Pejabatnya Patuhi KPK

Jakarta - Anjuran KPK agar pejabat tidak saling mengirim parsel saat Lebaran mendapat sambutan positif di Jateng. Meski tidak dalam bentuk peraturan resmi, Pemprov tetap meminta pejabat didaerahnya untuk mematuhi anjuran itu.Gubernur Jateng Mardiyanto menyatakan, anjuran KPK soal parsel sangat baik. Selain sebagai langkah penghematan, tidak saling berkirim parsel juga mengurangi potensi KKN. Sehingga tidak ada salahnya kalau pejabat melaksanakan anjuran itu."Anjuran dari KPK itu bagus. Ya, dilaksanakan saja. Kami mengimbau pejabat tidak berkirim parsel saat Lebaran," katanya di Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Jum'at (14/10/2005).Mardiyanto mengungkapkan, sebenarnya Pemprov Jateng membebaskan pejabat di daerahnya untuk menyikapi anjuran KPK itu. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pihaknya hanya bisa melakukan himbauan.Gubernur yang berasal dari militer ini menambahkan, untuk menegaskan sikapnya, Pemprov tak akan membuat aturan khusus soal parsel seperti Perda atau Peraturan Gubernur. "Biar para pejabat yang menafsirkan sendiri himbauan itu. Yang jelas, Pemprov setuju dengan anjuran KPK itu," tandasnya.Karena bersifat imbauan, lanjutnya, pihaknya tidak akan memberi sanksi bagi pejabat yang saling berkirim parsel. Dia beralasan, masyarakat pasti sudah bisa menilai kredibilitas pejabat setempat tanpa harus dikomando."Kalau mengirim parsel dinilai jelek, maka masyarakat pasti akan menyikapi dengan caranya sendiri. Karena itu, untuk menghindari penilaian yang macam-macam, pejabat seyogyanya mematuhi anjuran KPK itu," demikian Mardiyanto. (nrl/)