SBY Diminta Perhatikan Ancaman Busung Lapar Akibat BBM

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku prihatin dengan kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah menjelang Ramadan lalu. Pemerintah pun diimbau memperhatikan daerah-daerah yang terancam busung lapar akibat kenaikan harga BBM tersebut.MUI juga menyayangkan jika pertimbangan kenaikan harga BBM tersebut hanya dilihat dari sisi ekonominya saja, dan tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat. "Padahal masyarakat sudah tidak ingin diberi beban berat lagi," kata Ketua Dewan Pimpinan MUI Amidhan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (14/10/2005).MUI juga mendesak pemerintah menjatuhkan hukuman berat terhadap oknum yang melakukan penyimpangan penyaluran dana kompensasi BBM. Pemerintah juga harus memperbaiki tata niaga minyak bumi dan gas dan harus mengaudit Pertamina selaku pengelola perminyakan nasional secara tuntas. Sebab kenaikan harga BBM telah menimbulkan dampak yang berkesinambungan."Apabila nantinya harga minyak dunia turun, maka pada saat itu pemerintah juga wajib menurunkan harga BBM. Setelah ini diharapkan tidak ada lagi kenaikan harga dalam bentuk apapun," kata Amidhan. MUI juga megesakan perlunya pemerintah tetap mengadakan subsidi bagi rakyat. Jika segala kebijakan pemerintah mengikuti pasar, artinya pemerintah berdagang dengan rakyat. Padahal kewajiban negara adalah menyejahterakan rakyatnya."Kita juga minta masyarakat hidup berhemat. Sebab budaya di masyarakat dalam menghadapi Ramadan persiapan dan pengeluarannya sangat luar biasa," tuturnya. (umi/)