detikNews
Minggu 07 Juli 2019, 13:19 WIB

Baiq Nuril Minta Amnesti, Begini Sejarah Pemberiannya Sejak Era Sukarno

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Baiq Nuril Minta Amnesti, Begini Sejarah Pemberiannya Sejak Era Sukarno Foto: Lamhot Aritonang/detikcom
FOKUS BERITA: Amnesti Baiq Nuril
Jakarta - Perbincangan terkait usul pemberian amnesti kembali mengemuka. Topik ini muncul setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Baiq Nuril. Lalu bagaimana sejarah pemberian amnesti dari para presiden sebelumnya?

Baiq Nuril Maknun memohon agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan amnesti atas perkara ITE setelah upaya peninjauan kembalinya (PK) ditolak Mahkamah Agung (MA). Baiq Nuril menulis surat untuk Jokowi. Dalam surat itu, dia meminta Jokowi untuk memberikan amnesti atas perkara ITE setelah upaya PK ditolak Mahkamah Agung.

"Bapak Presiden, PK saya ditolak, saya memohon dan menagih janji bapak untuk memberikan amnesti karena hanya jalan ini satu-satunya harapan terakhir saya," kata Baiq Nuril dikutip dari tulisan tangan dalam selembar kertas, Sabtu (6/7/2019).

Baiq Nuril Minta Amnesti, Begini Sejarah Pemberiannya Sejak Era SukarnoFoto: Istimewa

Amnesti yang dimohonkan Baiq Nuril merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.


Dalam UU Darurat No 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi, disebutkan akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Amnesti juga bisa diberikan presiden kepada seseorang tanpa harus pengajuan terlebih dulu.

Sementara itu, dalam Pasal 14 UUD 1945, diatur mengenai pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan pihak lain.

Lalu, bagaimana sejarah pemberian amnesti pada setiap masa kepemimpinan di Indonesia? Berikut ini ulasan singkat pemberian amnesti dan grasi tiap Presiden RI, yang dihimpun detikcom pada Minggu (7/7/2019),

Amnesti di Zaman Sukarno

Presiden pertama Indonesia, Sukarno, tercatat pernah memberikan amnesti. Dalam buku Belajar dari Partai Masyumi karya Artawijaya, tertulis bahwa Sukarno pernah memberikan amnesti kepada para pemberontak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat dan Manado. Amnesti ini diberikan untuk mereka yang sudah menyerah, lewat Keppres tahun 1961.

Selain itu, Sukarno pernah memberikan amnesti kepada orang‑orang yang tersangkut dengan pemberontakan Darul Islam Indonesia/Tentara Islam Indonesia (DII/TII) Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Amnesti tersebut diberikan lantaran para pemberontak dinilai telah insyaf dan mau mengakui lagi kedaulatan NKRI.

Amnesti di Zaman Soeharto

Selain Sukarno, presiden Soeharto ternyata juga pernah memberikan amnesti. Dalam buku Timor Timur, 1983 yang disusun oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), tercatat Sukarno pernah memberikan Amnesti dan abolisi kepada para pengikut gerakan Fretelin di Timor Timur. Amnesti ini dikeluarkan Soeharto lewat Keppres Tahun 1977.


Amnesti di Zaman BJ Habibie

Setelah menggantikan Soeharto, Presiden BJ Habibie pun pernah memberikan sejumlah amnesti. Dalam buku Kita Hari Ini 20 Tahun Lalu yang disusun oleh penerbit KPG, BJ Habibie pernah memberikan amnesti kepada 18 tahanan politik kasus demo di Timor Timur. Ke-18 orang itu dulunya ditangkap karena telah menghina Presiden Soeharto.

Selain itu, Habibie memberikan amnesti kepada dua aktivis pro-demokrasi, yakni Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Keduanya sempat ditahan di masa Orde Baru lantaran gemar mengkritik pemerintah.

Amnesti di zaman Gus Dur

Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, juga pernah memberikan amnesti dalam masa kepemimpinan yang singkat tersebut kepada mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD), Budiman Sudjatmiko.

Budiman dipenjara pada masa Orde Baru atas tuduhan menjadi dalang kerusuhan peristiwa 27 Juli 1996. Setelah dibebaskan, Budiman sempat kuliah ke Inggris dan kembali ke Indonesia, lalu menjadi anggota DPR RI.

Amnesti di Zaman Megawati

Pada zaman Presiden Megawati Soekarnoputri, amnesti tidak pernah diterbitkan. Kendati demikian, berdasarkan catatan detikcom pada 2012, mantan Wamenkum Denny Indrayana mengatakan Megawati pernah memberikan grasi kepada pelaku kejahatan narkoba.

"Adalah keliru berargumen bahwa SBY adalah satu-satunya presiden yang pernah memberikan grasi narkoba. Faktanya, ada 10 grasi narkoba yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu di era Presiden Soeharto dan Presiden Megawati," kata Denny, Kamis (8/11/2012).

Amnesti di Zaman SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada masa kepemimpinannya tidak pernah mengeluarkan amnesti. Kendati demikian, berdasarkan catatan detikcom pada 2006, SBY pernah berencana memberikan amnesti dan abolisi untuk mantan Presiden Suharto. Namun rencana itu tak ada kabarnya hingga Soeharto wafat.

Meskipun begitu, pada 2012, SBY pernah tercatat memberikan grasi 5 tahun bagi terpidana kasus narkoba asal Australia, Schapelle Corby. Tetapi pemberian grasi tersebut dinilai sebagai kebijakan yang kontradiktif oleh sejumlah pihak.

Amnesti di Zaman Jokowi

Presiden Joko Widodo juga belum pernah memakai haknya untuk memberikan amnesti. Namun Jokowi pernah memberikan beberapa grasi, yakni pada 2017, Jokowi pernah memberikan grasi kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang jadi terpidana kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra, Nasrudin Zulkarnaen.


Selain itu, pada 2015, Jokowi juga pernah memberikan grasi kepada tahanan politik Organisasi Papua Mardeka. Kini, Jokowi diusulkan untuk memberikan grasi kepada Baiq Nuril yang menjadi terpidana kasus perekaman ilegal.

Simak Video "Tangis Baiq Nuril Setelah DPR Setuju Pemberian Amnesti"
[Gambas:Video 20detik]

(rdp/dhn)
FOKUS BERITA: Amnesti Baiq Nuril
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com