Parpol Koalisi Tawarkan Calon Menteri, Jokowi Diminta Tak Asal Pilih

Presiden Jokowi (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menawarkan calon menterinya ke Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Ada yang sejak awal terang-terangan, ada pula yang akan menawarkan bila diminta Jokowi. Namun Jokowi diminta tetap objektif memutuskan nama yang cocok di posisi menteri.

PKB menjadi parpol pertama yang tampil terbuka bicara soal sodoran menteri ke Jokowi-Ma'ruf. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap partainya mendapat 10 nama. Hal ini dia sampaikan pada momen bulan puasa kemarin.

"Moga-moga jumlah kursi yang diraih minimal 60 DPR RI, moga-moga yang jadi menteri minimal 10 menteri dari PKB. Namanya berdoa kan boleh. Berdoa 10 dapat 9 juga alhamdulillah. Semoga dikabulkan Allah," ucap Cak Imin di acara buka bersama, diadakan di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI, Jalan Widya Chandra IV, Sabtu (18/5).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Parpol-parpol lain menanggapi. Partai Golkar menegaskan perolehan suaranya lebih tinggi dibanding PKB di Pemilu 2019. Golkar ingin jumlah menteri proporsional dengan jumlah raihan suara.

"Ya suara Golkar kan lebih tinggi dari PKB, jadi proporsional saja," kata Ketum Golkar Airlangga Hartarto di kediaman Ma'ruf Amin, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5) .

Partai NasDem tak mau kalah. Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menilai partainya pantas mengusulkan lebih banyak nama ketimbang PKB. "Suara NasDem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya NasDem mengusulkan 11 (nama)," kata Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7). Meski begitu, Taufiqulhadi belakangan meluruskan pernyataannya itu. "NasDem tidak pernah mengajukan angka, dan itu tidak perlu," kata Taufiqulhadi dalam pernyataan tertulis.

Cak Imin sudah melangkah ke Istana membawa serta pengurus partainya ke hadapan Jokowi, Selasa (2/7/2019). Saat itu, dia mengatakan pembahasan soal menteri baru dijajaki pertengahan bulan ini.

Ada pula Perindo, partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang tak lolos parlemen. Partai besutan Hary Tanoesoedibjo (HT) ini siap mengusulkan nama putri Hary Tanoesoedibjo (HT), Angela Herliani Tanoesoedibjo, sebagai calon menteri. "Perindo mempersiapkan Angela untuk diusulkan apabila diminta," kata Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq saat dimintai konfirmasi, Jumat (5/7).

PDIP yang juga merupakan parpol tempat Jokowi berasal tak ingin mengikuti langkah PKB mengusulkan nama calon menteri. Namun PDIP yakin Jokowi bakal membahas jatah menteri bersama partai pendukungnya. PPP mempersiapkan kandidat menterinya, namun baru akan disodorkan ke Jokowi setelah Jokowi sendiri yang mengajak PPP bicara. Hanura juga punya sikap mirip dengan PPP. Hanura menghargai hak prerogatif Jokowi menentukan menteri, namun bila Jokowi meminta kader Hanura, parpol ini bakal mengirimkan kader terbaiknya untuk menjadi menteri.

Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin pernah berbicara mengenai peluang jatah menteri untuk kabinet dari berbagai latar belakang. Organisasi kemasyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) bisa masuk dalam komposisi kabinetnya nanti.

"(Peluang menteri) dari banyak pihaklah. Termasuk NU, termasuk yang lain-lain. Tentu semuanya mungkin. Tapi itu hak prerogatif presiden," kata Ma'ruf Amin, Kamis (4/7).

Pihak Istana Kepresidenan menanggapi perihal perbincangan soal calon menteri itu. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut Jokowi akan menyiapkan generasi pemimpin baru dalam kabinet.

"Presiden Jokowi itu kan mempersiapkan diri untuk periode yang kedua. Dengan begitu, maka banyak orang mesti tahu apa yang sedang beliau lakukan adalah bagian dari strategi beliau dalam mempersiapkan pemimpin-pemimpin baru bagi Indonesia," kata Ngabalin kepada wartawan di kawasan Senayan, Sabtu (6/7/2019).

Ngabalin berbicara mengenai generasi baru ini dengan mengaitkan narasi yang pernah digunakan Jokowi terkait menteri muda. Namun urusan usia menteri, bagi Ngabalin, tak perlu dipertentangkan.

Direktur Eskekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan melihat beban politik Jokowi pada periode keduanya nanti bakal lebih ringan ketimbang periode pertama. Dengan kondisi itu, Jokowi diharapkan berani mengisi kabinetnya dengan orang-orang profesional non-parpol. Dia diharapkan tak asal pilih menteri.

Pada periode pertama (2014-2019), Jokowi dinilai punya dua beban politik utama. Pertama, kepentingan supaya bisa dicalonkan kembali di Pilpres 2019. Kedua, memperolah dukungan politik dari DPR agar agenda pemerintahannya lancar. Kini, menjelang periode kedua (2019-2024), beban politik pertama sudah tak ada, tinggal tersisa beban nomor dua. Jokowi diniali sudah bisa memilih menteri dengan lebih bebas tanpa dipengaruhi beban politik.

"Dalam menentukan komposisi kabinet, Presiden harus lebih independen sekarang," kata Djayadi Hanan, Sabtu (6/7/2019). Menurutnya, agar kabinet Jokowi-Ma'ruf bisa bekerja efektif, maka 50% menteri lebih baik adalah orang profesional non-parpol.

Bagaimana cara agar para parpol tidak sakit hati? Jokowi dinilai perlu menjelaskan secara objektif bahwa dia harus menuntaskan kerjanya di periode kedua. Kalangan profesional yang dikenal mumpuni mengeksekusi program harus diberi tempat. Meski begitu, dukungan parpol tidak bisa diabaikan. Soalnya, bila mereka 'ngambek', bisa-bisa program Jokowi-Ma'ruf terjegal di DPR. Akomodasi politik perlu tetap ada.

"Selain kriteria objektif teknokratis yang terkait profesionalitas, tidak bisa dihindari pembentukan kabinet adalah persoalan politik," kata Djayadi.