Dahnil Kaitkan Rekonsiliasi dengan Kepulangan Habib Rizieq, Ini Kata Ngabalin

Jakarta - Ali Mochtar Ngabalin merespons keinginan eks Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, agar rekonsiliasi Jokowi-Prabowo dimanfaatkan untuk membawa pulang Habib Rizieq Syihab ke Indonesia. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden ini menegaskan rekonsiliasi penting, tapi tak perlu dikaitkan dengan urusan penegakan hukum.

"Rekonsiliasi penting karena pemerintah harus tenang, pemerintah harus konsentrasikan seluruh waktu, pikiran, dan tenaga untuk menyelesaikan agenda-agenda bangsa, agenda kerakyatan," ujar Ngabalin kepada wartawan di kawasan Senayan, Sabtu (6/7/2019).

Sementara itu, soal keinginan Dahnil agar Habib Rizieq dibawa kembali ke Indonesia, Ngabalin menyebut penegakan hukum tak boleh dicampuri urusan politik.

"Dalam posisi Habib Rizieq, tentu nanti pemerintah dan penegakan hukum punya pertimbangan-pertimbangan karena aspek hukum kan dari banyak aspek yang harus dipertimbangkan," ujarnya.

Baca juga: PA 212 Setuju Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Bisa Bawa Habib Rizieq Pulang

Selain itu, rekonsiliasi dinilai Ngabalin bukan soal keharusan parpol berkoalisi. Rekonsiliasi, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk memastikan komunikasi yang baik dan intensif di semua kalangan masyarakat.

"Mungkin Jokowi dan Prabowo dan orang-orang hebat sudah bisa ketemu. Tapi kalangan bawahnya harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Tidak boleh tidak," kata Ngabalin berbicara soal pentingnya masyarakat bersatu.

Baca juga: Dahnil Kaitkan Habib Rizieq dan Rekonsiliasi, Ini Respons Moeldoko

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan rekonsiliasi dilakukan untuk membicarakan masalah bangsa dan negara, bukan perseorangan. Moeldoko juga sebelumnya menilai rekonsiliasi tak lagi menjadi agenda prioritas Jokowi.

"Kita bicaranya sekali lagi bicara negara, sepanjang itu hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara, national interest harus berpikir lebih panjang, jangan terjebak pemikiran pragmatis, nanti menjadi mengganggu sistem negara ini," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).


(fdn/fdn)