KPK: Sejumlah OPD Sulsel Terindikasi Perjalanan Dinas Fiktif

Makassar - Pemeriksaan KPK menemukan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel terindikasi melakukan perjalanan fiktif. KPK menyebut ada sejumlah OPD yang menghambat pemeriksaan dengan tidak mengeluarkan data anggaran.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Wilayah VIII Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adliansyah Malik Nasution, di Makassar, Jumat (5/7/2109).

Baca juga: KPK Evaluasi Optimalisasi Penerimaan Daerah Pemprov Sulsel

"Tapi sementara waktu, masing-masing SKPD sudah ada terindikasi perjalanan dinas fiktif, sudah ada terindikasi adanya transaksi perjalanan dinas yang tidak diyakini kebenaran buktinya, termasuk juga ada perjalanan dinas yang bukti-buktinya tidak diberikan. Nah, ini semua mau didalami ini. Mau diperluas, termasuk yang lain lain," kata dia.

Dia menyebut, setelah 7 OPD akan diperiksa soal dugaan anggaran perjalanan fiktif, saat ini ada tambahan 3 OPD lain yang bakal diperiksa, yaitu BPKD, Bappenda, dan Bappeda terkait penggunaan anggaran 2017-2019 bulan Mei.

"Informasi ini kami terima dari Itjen Kemendagri, ada kemungkinan yang diperiksa itu SKPD baru," ujarnya.

"Hasil sementara pemeriksaan enam SKPD sepertinya hampir semua SKPD terindikasi ada perjalanan dinas fiktif. Cuma saya lihat tadi itu baru sampling," tambahnya.

Baca juga: KPK Rekomendasikan Inspektorat Periksa 7 OPD Sulsel soal Dugaan Dinas Fiktif

Proses pemeriksaan yang dilakukan inspektorat Sulsel, kata dia, juga mendapatkan hambatan di internal OPD terkait pengumpulan bahan dan data anggaran.

"Ini kan sampling kecil, saya minta diperluas. Cuma pada sekretaris (OPD) tadi kita minta jangan dihambat prosesnya," ungkapnya.

Baca juga: Dugaan Pungli, Kadishub Sulsel Terancam Dicopot

Sebelumnya, KPK menemukan dugaan pungli yang terjadi di Dinas Perhubungan Sulsel. Temuan ini telah dilaporkan ke Inspektorat Sulsel dan hasilnya berupa keluarnya rekomendasi pencopotan.

Temuan oleh KPK ini terkait rekomendasi penerbitan plat kuning. Pada aturannya, pelat kuning ini mendapatkan insentif 70 persen dari biaya yang harusnya dibayarkan. Dalam temuan ini, KPK menyebut ada mahar yang diberikan kepada oknum di Dinas Perhubungan untuk menerbitkan rekomendasi ini.

Adapun OPD yang direkomendasikan oleh KPK untuk diperiksa adalah Dinas Kesehatan (Diskes) Sulsel, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Pendidikan (Disdik), Biro Umum, serta Sekretariat DPRD Sulsel, Dinas Pendidikan, BPKD, Bappenda, dan Bappeda.


(fiq/gbr)