Resah NPWP Akibat Citra Buruk Aparat Pajak

Jakarta - Bak terperangkap mulut harimau! Begitulah gambaran keresahan warga ketika mendapat surat NPWP. Citra buruk aparat pajak pun menghantui pikiran. Kalau sudah begini, apa dulu yang harusnya dibenahi?Sebenarnya, tidak ada yang keberatan bayar pajak penghasilan (PPh). Toh, segala barang dan jasa yang dibeli di negeri tercinta ini juga ada pajaknya.Ketika mendapat surat penetapan NPWP, walaupun banyak salah data dan salah sasaran, warga dengan sukarela mencari tahu sendiri, meski tak kunjung mendapatkan jawaban memuaskan yang dapat menyelesaikan persoalan.Sayang, ketika warga haus informasi soal pajak dan NPWP, Ditjen Pajak yang sedang gencar menjaring 10 juta NPWP justru pelit penjelasan.Tidak ada sosialisasi sama sekali. Padahal gaya komunikasi mutakhir tersedia: iklan di media cetak, televisi, radio, online, pamflet, leaflet, spanduk, billboard dll.Bahkan belakangan ini ada gaya baru dalam menyosialisasikan program pemerintah. Pilih maskot dari kalangan selebritis untuk bicara bla...bla...bla...Ini bisa jadi cara mujarab. Tapi tentunya jangan cenderung bersifat pembohongan publik. Warga pun kritis soal yang satu ini.Sikap arogan dan sangar hanya akan membuat warga semakin antipati. Apalagi jika terbayang citra aparat pajak yang buruk dan menakutkan.Teknik pendekatan yang pas, seperti imbauan dan ajakan, sosialisasi dan penjelasan, akan terasa lebih menyejukkan, ketimbang ujuk-ujuk menerima surat NPWP dengan data yang salah pula."Jangan hanya karena kejar target, malah jadi membabi-buta," begitulah wanti-wanti banyak warga melalui surat elektronik yang membanjiri redaksi detikcom pada 11-13 Oktober 2005.Bayangkan, hanya selama 3 hari saja, hampir seratus surat elektronik menanyakan soal NPWP, kritik, saran, tanggapan, keluhan, dll. Ini bukti animo warga begitu besar."Tapi ada anomali...wajib pajak bertambah banyak, negara makin tidak sejahtera, petugas pajak tambah kaya," cetus Budi Respati bernada pesimis dalam surat elektroniknya.Begitulah, sejumlah surat elektronik yang berisikan pertanyaan masih memerlukan jawaban lugas dan segera. Namun Ditjen Pajak irit kata-kata. Sebuah milis forum pajak beralamat forum-pajak@yahoogroups.com pun tergugah memberikan pandangan dan terbuka untuk konsultasi demi sebuah pencerahan.Harapan agar aparat pajak mengubah citra, tentu menjadi dambaan warga. Begitu juga aplikasi pajak warga dalam wujud fasilitas publik yang murah dan nyaman. Tanpa dikorup! Kalau sudah begini, dijamin warga akan berbondong-bondong bayar PPh.Sutan Ibrahim:Mengamati segenap keresahan masyarakat yang secara tiba-tiba mendapat NPWP, saya melihat hal ini ditimbulkan oleh citra aparat pajak yang buruk. Selama ini sudah lazim kalau kerja di pajak walaupun gaji kecil tapi sabetannya besar. Petugas pajak hanya bekerja untuk mengeksploitasi wajib pajak (WP) yang dicari-cari kesalahannya. Jadi wajar kalau masyarakat bersikap sebisa-bisanya menghindari mulut harimau.Mungkin karena sudah umumnya kegiatan korupsi, baik secara perorangan maupun berjamaah, sulit untuk mengubahnya, kecuali dengan cara yang efektif. Kalau Dirjen Pajak Hadi Poernomo benar berniat memperbaiki citra, undang saja auditor independen untuk mengaudit semua aparatnya.Mirza Razoki:Sebaiknya Direktur PPh memberikan keterangan pers yang mendidik, bukan menakut-nakuti, UU PPh baru akan disahkan awal tahun 2006. Jadi belum disahkan! Kalaupun disahkan di awal tahun 2006, ketentuan WP yang tidak punya NPWP dikenakan tambahan PPh 20 persen, tidak serta-merta diberlakukan di tahun 2006, perlu sosialiasasi, seperti ketentuan pemakaian sabuk pengaman di UU Lalu Lintas yang memberi tenggang waktu 1 tahun baru diberlakukan.Setiap warga negara di depan hukum sama. Ketentuan mempunyai NPWP juga berlaku untuk PNS-POLRI-TNI. Untuk itu sebelum menertibkan masyarakat, sebaiknya Dirjen Pajak dan Direktur PPh memeriksa apakah semua PNS di lingkungan Ditjen Pajak yang wajib mempunyai NPWP sudah punya NPWP? Apakah semua PNS-POLRI-TNI yang wajib mempunyai NPWP sudah punya NPWP?Apakah presiden dan wakil presiden, semua anggota Kabinet Gotong Royong, semua anggota MPR/DPR sudah mempunyai NPWP? Umumkan NPWP mereka di media massa! Kalau semua pejabat ini sudah memenuhi kewajiban memiliki NPWP, saya percaya setiap warga negara lainnya akan mengikuti teladan mereka. (mar/)