detikNews
Kamis 04 Juli 2019, 16:29 WIB

Tim Asistensi Hukum Rapat Bareng Wiranto, Ini yang Dibahas

Adhi Indra - detikNews
Tim Asistensi Hukum Rapat Bareng Wiranto, Ini yang Dibahas Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam Adi Warman (Adhi Indra/detikcom)
Jakarta - Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam melakukan rapat koordinasi dengan Menko Polhukam Wiranto. Rakor ini dilakukan secara tertutup di kantor Kemenko Polhukam.

Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam Adi Warman menerangkan rakor membahas terkait pelaksanaan proses hukum agar berjalan sesuai dengan norma. Selain itu, kata Adi, rakor mengevaluasi proses penegakan hukum.

"Jadi proses hukum tidak tebang pilih, berjalan sesuai dengan normanya. Dalam pembahasan tadi, bagaimana ke depannya kita mencoba hukum ini sebagai panglima bisa dikedepankan, yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat meningkat," kata Adi Warman di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (4/7/2019).



Adi tidak memerinci kasus hukum apa saja yang dibahas dalam rapat, termasuk soal kerusuhan 21-22 Mei 2019. Adi mengatakan rapat bersama Wiranto itu berfokus menggodok penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

"Memang ada persoalan-persoalan penegakan hukum yang belum tuntas, masih berjalan, yang mana masih tetap berjalan. Ada hal-hal yang tadi disampaikan, misalnya ada beberapa tersangka yang ditangguhkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi intinya dalam konteks ini tidak ada tebang pilih," ujar Adi.

"Tim Asistensi Hukum ini tetap berpedoman pada aturan-aturan hukum yang ada, memberikan saran kepada Menko Polhukam. Ini kita evaluasi secara makro. Jadi tidak masuk pada teknis, tidak masuk pada persoalan teknis," sambungnya.



Adi menambahkan, dalam rakor itu juga muncul sejumlah gagasan terkait pelaksanaan hukum. Gagasan tersebut salah satunya agar hukum bisa membuat nyaman masyarakat.

"Bagaimana masyarakat itu tidak terpecah-belah oleh gosip-gosip yang tidak benar," kata Adi.

Wiranto, tambah Adi, juga tidak memberikan instruksi khusus dalam rakor itu. Wiranto hanya berharap Tim Asistensi Hukum bisa maksimal bekerja hingga akhir masa jabatan.

"Pak Menteri Polhukam tidak memberikan instruksi khusus, tapi mengharapkan tim ini sampai akhir jabatannya memberikan masukan yang bermanfaat buat bangsa dan negara. Itu kan dalam sekali, ya. Tim ini sampai Oktober bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara," terangnya.

Simak Video "Demo Tolak HUT OPM, Rakyat Papua Minta Pemerintah Jaga Papua"
[Gambas:Video 20detik]

(idn/imk)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com