Perwira Tinggi Polri Maju Capim KPK, Pansel Ingatkan Lapor LHKPN

Jakarta - Sejumlah perwira tinggi (pati) Polri mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Pansel capim KPK meminta komitmen para pendaftar untuk menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara (LHKPN).

"Saya tahu sekali polisi itu. Jangankan pangkat yang rendah pun harus mengisi. Jadi tidak mungkin, pasti mereka sudah tahu (LHKPN)," ujar Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih di Hotel Morrissey, Jalan Wahid Hasyim, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019).

Menurut Yenti, tidak ada sanksi bila LHKPN tidak disetor. Namun tertib administrasi diperlukan.

Baca juga: Pansel Pertimbangkan Perpanjangan Masa Pendaftaran Capim KPK

"Artinya, LHKPN itu nggak ada sanksi. Makanya itu kan banci sekali kan, harusnya minimal administrasilah. Kalau pejabat sudah dilantik satu atau dua bulan tidak ada LHKPN, ganti. Harusnya kan gitu," kata dia.

Hingga saat ini, Pansel KPK sudah menerima 191 pendaftar capim KPK. Delapan orang di antaranya berasal dari Polri.

Baca juga: Pendaftar Capim Sudah 191 Orang: 8 dari Polri, 2 Internal KPK

Simak Juga 'Akademisi hingga Jendral Polisi 'Berebut' Kursi Pimpinan KPK':

[Gambas:Video 20detik]

Simak Video "Seleksi Capim KPK, Pansel Dengar Masukan Pimpinan KPK"
[Gambas:Video 20detik]
(lir/fdn)