Rela Bayar NPWP Asal Tak Dikorup

Jakarta - Meski kaget dengan "surat cinta" yang nyelonong dari Dirjen Pajak, beberapa warga menyatakan siap dan rela bayar NPWP. Asalkan tidak dikorup. Sanggupkah?Begitulah isi surat elektronik yang terus mengalir ke redaksi detikcom, Kamis (13/10/2005).Namun ada juga yang masih bingung karena jadi korban salah sasaran. Apalagi penjelasan dari Ditjen Pajak pun hanya sebatas "kulit pisang".Jamesjanto Halim:Harus dipertanyakan, apa yang dapat diberikan pemerintah bagi rakyat yang mempunyai NPWP dan rajin memenuhi kewajibannya? Saya punya NPWP dan setia bayar pajak.Imbalan yang saya dapat: kondisi jalan buruk dan penuh lubang, fasilitas umum tidak memadai, korupsi merajalela, mengurus apa pun yang terkait dengan instansi pemerintah harus keluar duit banyak. Saya sebagai rakyat hanya merasa jadi sapi perah saja!Vic:Saya siap bayar NPWP asal pemerintah jujur dan tidak korupsi. Sebab buat apa kami bayar mahal-mahal tapi hanya akan dikorupsi oleh sebagian orang. Lihat negara lain, warganya siap bayar pajak dengan senang hati berhubung pajak yang dibayarkan itu betul-betul digunakan untuk menyejahterakan rakyatnya. Bagaimana dengan Indonesia?Susanto:Tahun lalu saya dapat NPWP untuk pertama kalinya. Saya isi dan serahkan ke kantor pajak. Tapi apa yang terjadi? Saya malah diperlakukan seperti seorang tersangka, ditanya macam-macam seolah-olah saya menyembunyikan sesuatu. Setelah berjuang sekuat tenaga, akhirnya saya berhasil membayar pajak saya.Kalau pelayanan kantor pajak setara bank dengan fasilitas memuaskan, dilayani dengan ramah dan sopan, bayarnya bisa melalui ATM dan online, saya yakin penerimaan pajak bisa meningkat.Roni RX:Ditjen Pajak harusnya memberi contoh dulu. Bikin NPWP untuk semua stafnya, staf kementerian di semua departemen, juga para pejabat mulai lurah sampai gubernur. Dijamin itu sudah lebih dari 10 juta wajib pajak.Audie Anjani:Soal kejar target NPWP, Ditjen Pajak bisa dibilang salah sasaran. Mestinya sumber data bisa saja diperoleh melalui kerja sama dengan bank penerbit kartu kredit. Kan ada data soal penghasilan, entah pegawai atau wiraswasta.Herannya, kenapa orang pegawai pajak sendiri tidak memiliki NPWP? Jelas-jelas penghasilan mereka itu luar biasa. Uang yang masuk kantong pribadi orang pajak, apakah dibayarkan pajaknya? Apakah penghasilan itu dilaporkan di SPT? Apakah memang ada pengecualian untuk pegawai Ditjen Pajak?Tukino:Banyaknya keluhan soal NPWP, berarti perlu dipertanyakan kredibilitas Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Mungkin karena ingin cari muka ke SBY agar menyerahkan NPWP ke-10 juta pada 20 Oktober, dia kalap. Mungkin datanya hasil crack, programnya dikerjakan orang yang tidak profesional, sehingga datanya ngawur.Hilman Novi Pranata:Jawaban dari Ditjen Pajak dan Menteri Keuangan menunjukkan belum sadar alias tutup mata soal salah sasaran dan keadaan ekonomi rakyat Indonesia. Kenapa tidak ada crosscheck data sebelum dikirimkan? Sudah jelas mereka yang salah, tapi masyarakat juga yang dituntut untuk menyelesaikannya.Lebih baik gunakan metode jemput bola seperti waktu melakukan sensus penduduk. Gunakan metode bertingkat, mulai dari pejabat negara, pegawai negeri, pengusaha, artis dll. Bersikap gentle-lah mengakui kesalahan. Lalu ambil kembali surat yang salah sasaran, atau berikan tambahan formulir komplain. Dan lagi, apakah pajak sudah benar-benar digunakan semestinya?Bowo Panitro:Si Juminah pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah saya bingung, heran, campur takut karena dapat "surat cinta" dari Ditjen Pajak dan harus bayar pajak dari gajinya yang cuma Rp 350.000 per bulan. Ini benar-benar dagelan. KPK harus dikerahkan untuk membasmi tikus-tikus got yang merajalela di Ditjen Pajak. Dijamin kita bisa meraup 3 kali lipat dari target pemasukan negara dari pajak.Baskara:Saya beli rumah atas nama anak saya yang masih kuliah di luar kota untuk ditempati berdua dengan adiknya yang kuliah dengan cara kredit melalui bank, supaya hemat biaya kos. Tapi anak saya itu, yang masih kuliah dan tidak punya penghasilan apa-apa, malah dapat NPWP. Aparat pajak yang jebolan STAN itu perlu kuliah lagi kali yee...Harsono:Saya tinggal dan bekerja di luar negeri sejak awal tahun 2004. Apakah saya perlu memiliki NPWP kalau saya tinggal di luar negeri dan punya rumah di atas Rp 150 juta untuk orangtua tempati. Apakah penghasilan saya di luar negeri akan dipajaki juga oleh Indonesia?Dasmen:Saya terima surat NPWP. Mungkin saya masuk kategori nomor 6. Tapi saat ini penghasilan saya belumlah cukup untuk membiayai 3 anak yang duduk di bangku SD. Setiap tahun saya ajukan PTKP supaya tidak kena pajak/ringan pajak. Tetapi saya lihat memang Dirjen Pajak hanya main data saja.Rasanya kami rakyat kecil ini belum selesai dengan beban kenaikan harga BBM, serta biaya sekolah yang masih aja tinggi. Jadi, mungkin hampir semua karyawan level staf dan operator di Jakarta dan Bekasi berduka dengan surat NPWP ini. (sss/)