detikNews
Selasa 02 Juli 2019, 21:21 WIB

Saksi Sebut Identitas Direktur Keuangan CSI Tak Terdaftar di Dukcapil

Zunita Putri - detikNews
Saksi Sebut Identitas Direktur Keuangan CSI Tak Terdaftar di Dukcapil Sidang lanjutan Direktur Keuangan PT CSI terkait perkara pemalsuan identitas, Mulyadi Supardi alias Hua Ping alias Aping. (Zunita/detikcom).
Jakarta - Kejaksaan Agung menghadirkan saksi dari Subdit III Pidum Bareskrim Polri, Erwin Adi, dalam persidangan lanjutan Direktur Keuangan PT Central Stell Indonesia (PT CSI) terkait perkara pemalsuan identitas, Mulyadi Supardi alias Hua Ping alias Aping. Erwin menyebut identitas Mulyadi tidak terdaftar di Dukcapil Kemendagri.

"Bahwa Mulyadi Supardi berdasarkan personal guarantee Nomor 16 Tahun 2012 yang menjadi sebagai personal guarantee, di mana dalam keterangan pelapor, bahwa Mulyadi adalah warga negara Tiongkok, atas dasar membawa akta kelahiran, saya diperintah terkait data itu ke Dukcapil, dan berdasarkan keterangan Dukcapil bahwa akta tersebut tidak terdaftar di Dukcapil. Atas hal itu dibuatkan laporan informasi dan laporan," ujar Erwin saat bersaksi di persidangan di PN Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

Erwin menjelaskan personal guarantee itu terkait kasus Mulyadi sebelumnya, yaitu kasus perkara korupsi PT CSI. Erwin juga mengatakan akta kelahiran Mulyadi saat diterima Erwin, langsung diverifikasi oleh Dukcapil, dan hasilnya identitas Mulyadi tak terdaftar di Indonesia, melainkan terdaftar sebagai warga Negara Tiongkok.

"Setelah diverifikasi, ternyata identitas Mulyadi tidak terdaftar di Dukcapil," tegasnya.


Erwin juga mengaku tahu informasi pemalsuan itu berawal saat menemui ketua RT di kediaman Mulyadi di Jalan Mangga Dua Selatan RT 08 RW 08. Saat itu ketua RT mengatakan Mulyadi mengaku warga Pekojan, Jakarta Utara, dan pindah ke Mangga Besar. Setelah diselidiki ke Dukcapil, ternyata tidak terdaftar.

"Saudara dari mana tahu pemalsuan identitas?" tanya jaksa.

"Berdasarkan keterangan dari Ketua RT waktu itu, kami cek datang ke RT, Mulyadi mengaku pindahan dari Pekojan, dengan membawa surat dan akta," jawabnya.

Atas tindakan ini, Mulyadi didakwa telah melanggar Pasal 264 ayat 2 KUHP atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Simak Video "Kontras Minta Komnas HAM dan Kejagung Tindaklanjuti Gugatan Kivlan Zen"
[Gambas:Video 20detik]

(zap/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com