Kasus BLBI, Eks Menko Perekonomian Dorodjatun Tak Penuhi Panggilan KPK

Jakarta - Mantan Menko Perkonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Dorodjatun tak bisa datang karena sedang mengikuti kegiatan lain.

"Saksi mengirimkan surat tidak dapat hadir karena sedang mengikuti kegiatan lain hari ini dan meminta penjadwalan ulang," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (2/7/2019).

KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan Dorodjatun. Tapi belum ditentukan waktu pemanggilan ulang tersebut.

Dorodjatun sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sjamsul Nursalim. Selain Dorodjatun, KPK juga memanggil saksi Dirut PT Berau Coal Tbk Raden C Eko Santoso Budianto, pengacara pada AZP Legal Consultants, Ary Zulfikar dan Senior Advisor Nusa Kapital, M Syahrial.

Baca juga: Dipanggil KPK Selaku Tersangka BLBI, Sjamsul Nursalim-Istri Mangkir

Sjamsul sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama-sama dengan istrinya, Itjih Nursalim. Dia diduga melakukan tindakan yang merugikan negara bersama Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terkait BLBI.

Kasus BLBI sendiri berawal pada 1998 ketika BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan Sjamsul menandatangani penyelesaian pengambilalihan pengelolaan BDNI melalui Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA). Dalam MSAA tersebut, disepakati BPPN mengambilalih pengelolaan BDNI dan Sjamsul sebagai pemegang saham pengendali sepenuhnya bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya, baik secara tunai maupun berupa penyerahan aset.

Adapun jumlah kewajiban Sjamsul selaku pemegang saham pengendali (PSP) BDNI adalah Rp 47,258 triliun. Kewajiban tersebut dikurangi aset sejumlah Rp 18,850 triliun, termasuk di antaranya pinjaman kepada petani/petambak sebesar Rp 4,8 triliun.

Nah, aset senilai Rp 4,8 triliun ini dipresentasikan Sjamsul seolah-olah sebagai piutang lancar dan tidak bermasalah. Setelah dilakukan Financial Due Diligence (FDD) dan Legal Due Diligence (LDD), disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet sehingga dipandang terjadi misrepresentasi.

Baca juga: Pengacara Sjamsul Nursalim Sebut Urusan BLBI Sudah Tuntas Tahun 2008

Negara, lewat BPPN pun telah meminta Sjamsul untuk mengganti kerugian tersebut namun ditolak oleh Sjamsul. Singkat, pada April 2004, tepatnya ketika BPPN dipimpin Syafruddin Arsyad Temenggung, dilakukan penandatanganan akta perjanjian penyelesaian akhi yang pokoknya berisi pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, padahal, dalam rapat kabinet terbatas Februari 2004 tak ada persetujuan terhadap usulan white off atau penghapusbukuan terhadap sisa utang petani tambak Rp 4,8 triliun itu.

Setelah itu, BPPN menyerahkan pertanggungjawaban aset pada Kementerian Keuangan yang berisi hak tagih utang petambak PT DCD dan PT WM yang kemudian oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Pada 24 Mei 2007, PPA melakukan penjualan hak tagih utang petambak plasma senilai Rp 220 miliar, padahal nilai kewajiban Sjamsul yang seharusnya diterima negara adalah Rp 4,8 triliun.

Jadi diduga kerugian keuangan negara yang terjadi sebesar Rp 4,58 triliun. KPK pun menegaskan bakal memaksimalkan upaya asset recovery dalam kasus ini.


Gurita Bisnis Sjamsul Nursalim Tersangka Kasus BLBI:

[Gambas:Video 20detik]

(fai/fdn)