Ambil Alih Pengelolaan Air, DKI akan Konsultasi ke BPKP-Kejaksaan

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 01 Jul 2019 19:59 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Wildan/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku proses pengalihan pengelolaan air dari swasta ke pemerintah tidak berjalan lancar. Sampai saat ini, Palyja, selaku pengelola air dari swasta, belum sepakat soal proses penyerahan.

"Pertama, gini, kita tentu fokusnya pada peningkatan cakupan (jaringan air) untuk tetap bisa mencapai angka lebih dari 80 persen atau 82 persen di tahun '23. Kemudian saat ini PAM sedang menyiapkan opsi-opsi untuk dibicarakan dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Kejaksaan bila HoA (head of agreement) dengan Palyja ini tidak tercapai kesepakatan," ucap Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta (1/7/2019).

Anies ingin langkah yang diambil tidak bertentangan dengan hukum. Namun proses pengalihan pengelolaan air harus tetap berjalan.


"Ya kita harus konsultasi dengan kejaksaan dan BPKP supaya kita sesuai dengan hukum, begitu ya," ucap Anies.

Sebelumnya, Anies telah berencana mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta. Anies berargumen Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian setelah perjanjian pada 1997 saat pengelolaan dilakukan oleh Palyja dan Aetra.


"Posisi Pemprov DKI sangat jelas dan tegas, Pemprov akan segera ambil alih pengelolaan air di Jakarta demi mendukung target perluasan air bersih di Jakarta. Tujuannya koreksi perjanjian yang dibuat masa Orba 1997. Selama 20 tahun perjanjian, pelayanan air bersih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta (11/2).

PAM Jaya dengan Aetra pun telah menyepakati HoA pengalihan pengelolaan air. Hal ini merupakan langkah awal pengambilalihan pengelolaan air dari pihak swasta ke PAM Jaya selaku BUMD DKI Jakarta. Namun HoA belum terlaksana antara PAM Jaya dan Palyja.


Anies mengatakan ada tiga kerugian yang dialami Pemprov DKI. Masalah pertama adalah soal eksklusivitas pengelolaan air. Kemudian, Pemprov DKI tak punya hak pengelolaan air bersih. Selain itu, lanjutnya, selama 20 tahun pihak swasta hanya membangun jaringan air dari 44,5 persen pada 1998 menjadi 59,4 persen pada 2018, padahal target pada 2023 adalah 82 persen.



Simak Juga 'Jawaban Anies soal Reklamasi dan Tudingan Ingkar Janji':

[Gambas:Video 20detik]



Simak Video "Pemprov DKI Ubah Pola Tata Kota Jadi Transit Oriented Development"
[Gambas:Video 20detik]
(aik/jbr)