RI Kirim 3 Kapal untuk Latihan Atasi Tumpahan Minyak di Filipina

Jakarta - Tiga kapal patroli Indonesian Sea and Coast Guard (ISCG) milik Ditjen Perhubungan Laut bergabung dengan tim kapal patroli Philipines Coast Guard (PCG) dan Japan Coast Guard (JCG) dalam kegiatan Latihan Penanggulangan Tumpahan Minyak atau Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex) yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Juli 2019 di Davao, Filipina.

Tiga kapal tersebut adalah kapal KN Sarotama P 112 dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Uban, kapal KN Gandiwa P 118 dari Pangkalan PLP Kelas II Bitung, dan KN Kalawai P 117 dari Pangkalan PLP Kelas II Tual pada hari ini (1/7)

Direktur KPLP Ahmad menjelaskan bahwa pelatihan tumpahan minyak yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya baik skala nasional maupun dua tahun sekali untuk skala regional secara bergiliran tentunya merupakan kebanggaan dan kesempatan bagi Indonesia menunjukan keahlian, kemampuan, dan kerja sama jajaran petugas kesatuan PLP atau ISCG.

"Tentunya, Ditjen Perhubungan Laut yang memiliki 5 pangkalan PLP, 296 UPT yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia dengan total armada kapal patroli sebanyak 378 unit di UPT Ditjen Perhubungan Laut dan 39 unit di 5 pangkalan PLP akan mengoptimalkan seluruh kemampuan personel dalam acara Marpolex ini guna mengharumkan nama Indonesia di pergaulan internasional khususnya terhadap lembaga Sea and Coast Guard negara pantai di dunia," kata Ahmad dalam keterangannya Senin (1/7/2019).

Baca juga: Kerja Sama Atasi Tumpahan Minyak, Utusan Kemenhub ke Filipina

Berdasarkan pada UU No 17/2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa penjaga laut dan pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keselamatan pelayaran di mana penjagaan laut dan pantai tersebut merupakan penguatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).

Selanjutnya, Ahmad menjelaskan keterlibatan rutin Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat KPLP dalam kegiatan Marpolex didasari oleh Peraturan Presiden No 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yang menetapkan Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut tingkatan Tier 3.

"Tier 3 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut berskala nasional dan lintas batas negara yang dilakukan bila operasi penanggulangan tumpahan minyak tidak dapat ditanggulangi oleh kemampuan lokal," ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, Marpolex dilakukan untuk menguji kapabilitas personil Sea and Coast Guard masing-masing negara dalam menanggulangi kejadian tumpahan minyak. Tier 3 juga untuk memfamiliarkan dan menguji sistem koordinasi lintas batas negara dengan instansi Coast Guard antar negara dalam penanggulangan tumpahan minyak di laut. Oleh sebab itu, Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat KPLP yang diberikan tanggung jawab untuk mewakili Indonesia dalam setiap kegiatan Marpolex.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2006, Menteri Perhubungan telah membentuk Pusat Komando dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Puskodalnas) dan menunjuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Kepala Puskodalnas sekaligus Koordinator Misi Tingkatan Tier 3.

Adapun Tier 1 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain yang mampu ditangani oleh sarana, prasarana, dan personil yang tersedia pada pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain.

Baca juga: Beragam Persiapan Kemenhub Jelang Regional Marpolex di Filipina

Sementara Tier 2 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana, dan personil yang tersedia pada pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain berdasarkan tingkatan Tier 1.

Sedangkan Tier 3 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana, dan personil yang tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkatan Tier 2 atau menyebar melintasi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Regional Marpolex 2019 yang diselenggarakan di Davao, Filipina ini merupakan latihan bersama ke-21 sejak Marpolex pertama pada tahun 1986. Latihan ini diikuti oleh Pemerintah Indonesia dengan melibatkan tim lokal, tim daerah, dan tim nasional serta perwakilan dari Philipine Coast Guard dan Japan Coast Guard.

Regional Marpolex yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali secara bergiliran antara Indonesia dan Filipina dilakukan untuk menguji coba kesiapsiagaan personil dan peralatan dalam penanggulangan tumpahan minyak. Selain itu juga untuk menguji prosedur, alur komando, komunikasi, dan organisasi operasi penanggulangan tumpahan minyak dengan melibatkan seluruh kapasitas nasional dan juga bantuan negara tetangga.


(idr/idr)