Elite Gerindra: Demokrasi Butuh Oposisi

Jakarta - Langkah politik Partai Gerindra usai penetapan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) masih belum terang benderang. Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra M Syafii lebih ingin partainya tetap menjadi oposisi.

"Saya kira dalam demokrasi yang sehat ada dua pilar yang sangat baik, yaitu partai pendukung dan oposisi. Saya kira demokrasi tidak akan sehat kalau semua partai yang ada menjadi partai pendukung pemenang pemilu. Harus ada yang bersikap oposisi," ujar Syafii di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2019).

"Dan Gerindra sejak awal sudah menunjukkan posisinya sebagai partai oposisi. Tentu dalam kondisi yang sama ketika kita belum memenangi pilpres, tentu kita akan membuat oposisi yang sama untuk menyehatkan demokrasi untuk tetap menjadi oposisi. Saya kira begitu," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Ajak Prabowo-Sandi Bangun Negara, Gerindra: Hal Baik Kami Dukung

Prabowo, kata Syafii, memang belum menentukan sikap resmi dalam internal partai. Namun, ia yakin Prabowo akan tetap berada di posisi yang sama guna menyeimbangkan demokrasi yang sehat.

"Kalau statement yang vulgar dalam sebuah pertemuan yang resmi saya kira itu belum karena kita memang belum melakukan pertemuan nasional menyeluruh kader Gerindra pascaputusan MK, tetapi kita bisa membaca gerak yang dilakukan Pak Prabowo sebagai orang yang demokratis, dia pasti tidak akan mencederai sistem demokrasi di mana akan menghilangkan check and balance itu," jelasnya.

Begitu juga dengan para kader Gerindra, Syafii yakin seluruh kadernya memiliki sikap demokrasi yang kuat sehingga menginginkan tetap berada di oposisi.

"Ya, saya kira seperti itu. Bahwa kader Partai Gerindra dan pemikir demokrasi pasti menginginkan Gerindra tetap pada oposisi," katanya.

Baca juga: Siapa Mau Jadi Minoritas Terkucil yang Tak Diakui Sebagai Oposisi?

Syafii menuturkan adanya kemungkinan partainya menjadi oposisi secara keseluruhan. Gerindra disebutnya juga akan menolak jika ada tawaran jabatan dalam pemerintahan.

"Saya kira oposisi dalam makna yang sebenarnya, berarti baik di kabinet maupun parlemen. Kalau sudah menerima jatah menteri kan sudah tidak oposisi lagi, jadi kalau prinsipnya oposisi berarti menolak posisi menteri," tuturnya.


Gerindra: Jokowi Lebih Dekat dengan Kami, Kami yang Bentuk!


(eva/gbr)