Utamakan Wartawan Australia, Jumpa Pers Downer Kisruh
Kamis, 13 Okt 2005 11:32 WIB
Jakarta - Acara jumpa pers yang digelar Menlu Australia Alexander Downer di Kantor Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, krisuh. Kekisruhan ini dipicu sikap Downer yang mengutamakan menjawab pertanyaan dari wartawan Australia yang juga anggota rombongannya.Jumpa pers yang berlangsung sekitar 20 menit mulai pukul 10.30 WIB, Kamis (13/10/2005), ini praktis dikuasai wartawan Australia. Wartawan bule yang berjumlah sekitar lima orang itu kebetulan duduknya strategis, di barisan depan kursi untuk wartawan.Selama jumpa pers, kelima wartawan itu silih berganti mengajukan pertanyaan dan Downer menjawabnya panjang lebar. Wartawan Indonesia yang mengacungkan tangan untuk meminta kesempatan bertanya diabaikan oleh Downer.Juru Bicara Kepresidenen Dino Patti Djalal, yang mendampingi Downer saat juma pers, sebenarnya sudah berulangkali mempersilakan kepada wartawan Indonesia yang mengacungkan tangan untuk mengajukan pertanyaan. Namun ini tidak diindahkan Downer.Memang ada seorang wartawan kantor berita asing asal Indonesia yang sempat mengajukan pertanyaan. Namun Downer hanya menjawabnya sekilas, dan kemudian kembali meladeni pertanyaan wartawan sendiri dengan penjelasan panjang lebar.Atas sikap itu, wartawan Indonesia kemudian protes dan meminta jumpa pers disudahi saja. "Thank you, good bye," begitu teriak para wartawan untuk 'mengusir' Downer.Dino Patti Djalal, yang melihat gelagat tidak menguntungkan, kemudian memberi isyarat kepada Downer. Akhirnya Downer memberi kesempatan kepada wartawan Indonesia untuk bertanya.Namun para wartawan lokal ini terlanjur mutung dan menolak bertanya. "Thank you, god bye," begitu jawab para wartawan ketika diberi kesempatan untuk bertanya.Dalam jumpa persnya, Downer menjelaskan tentang pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pertemuan itu, Downer memberikan klarifikasi bahwa Australia tidak berniat mengintervensi Indonesia terkait remisi yang diberikan kepada Ba'asyir. Australia menyadari hal itu kewenangan pemerintah RI. Pertemuan juga membahas soal kerja sama kedua negara untuk menghadapi ancaman terorisme. Ini terkait kembali terjadinya serangan bom di Bali.
(gtp/)











































