KJRI Jeddah Pastikan WNI di Arab Saudi Aman dari Serangan Rudal Houthi

Jeddah - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah menjamin keamanan WNI di wilayah Abha, Arab Saudi di tengah konflik serangan rudal yang dilontarkan oleh kelompok pemberontak di Yaman. KJRI juga berkomitmen memberikan pelayanan terpadu (yandu) dan bantuan penanganan berbagai kasus.

"Di tengah situasi keamanan yang kurang kondusif, KJRI Jeddah tetap berkomitmen melakukan pelayanan terpadu (Yandu) di daerah tersebut dari 28-29 Juni. Hal ini mengingat banyaknya permohonan dari masyarakat WNI yang membutuhkan pelayanan keimigrasian, kekonsuleran, ketenagakerjaan dan bantuan penanganan berbagai kasus," ujar Konsul Jenderal RI Jeddah, Dr. Mohamad Hery Saripudin, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (29/6/2019).

Otoritas berwenang di Arab Saudi, jelas Hery, menyebut status saat ini masih terbilang kondusif. Namun ia meminta agar seluruh WNI tetap waspada dan tetap memantau keamanan sekitar.

"Kami terus memantau situasi keamanan di sana. Saat ini alhamdulillah tidak ada korban WNI akibat serangan-serangan rudal tersebut. Kami mengimbau WNI yang bermukim di Abha senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Hasil koordinasi dengan otoritas berwenang di Arab Saudi menyimpulkan situasi di sana telah kembali kondusif namun tetap harus waspada," ucapnya.

Baca juga: Houthi Kembali Serang Bandara Arab Saudi, 1 Warga Sipil Tewas

KJRI mencatat terdapat 9.034 WNI yang kini tengah bermukim di Abha dan sekitarnya. Abha termasuk satu dari tiga wilayah yang mengalami eskalasi serangan rudal yang dilancarkan kelompok pemberontak Houthi di Yaman.

Lebih lanjut Koordinator Pelayanan Warga/PFK-1, Safaat Ghofur mengatakan pelayanan terpadu itu akan terus berlanjut. Kehadiran Tim Yandu juga sekaligus mensurvei untuk menentukan langkah evakuasi ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

"Kami tetap berkomitmen melaksanakan Yandu karena banyaknya permohonan yang masuk dari warga yang bermukim di Abha. Semoga mendapat perlindungan Allah selama menyapa saudara-saudara kita di sana dan memberikan pelayanan kepada mereka. Kami sadar situasi keamanan di sana rawan," jelasnya.

"Langkah-langkah pelindungan WNI tersebut akan dilakukan dengan mengevaluasi upaya pelindungan yang pernah dilakukan di Provinsi Jizan pada 2015. Saat itu, situasi keamanan dianggap berbahaya sehingga diperlukan langkah taktis dan terukur untuk mengevakuasi WNI," lanjut Ghofur.


(eva/gbr)