Jakarta -
Dalil-dalil tim kuasa hukum Prabowo kandas di MK. Seluruh pernyataan saksi dan ahli untuk gugatan kubu 02 ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Kuasa Hukum Prabowo menganggap hal itu hanya soal paradigma.
Salah satu pernyataan dari ahli yang dimentahkan yakni Jaswar Koto. Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), membela keterangan Jaswar terkait perbedaan suara sah pilpres dengan pemilihan anggota DPD.
Argumen Jaswar dalam persidangan pada Kamis (20/6/2019), menyebut, dalam analisisnya, terdapat 63 TPS yang terjadi kesalahan input perolehan suara. Kesalahan itu berupa pengurangan untuk suara 02 dan penambahan di suara paslon 01.
Jaswar melakukan analisis tanda tangan pada form C1 Pilpres dan form C1 DPD yang tersebar pada 21 provinsi di Indonesia. Analisisnya itu menemukan beberapa pola kesalahan pada Situng Pilpres 2019 dan identifikasi form C1. BW mengaku ahli yang dihadirkan memiliki argumen kuat mengapa membandingkan suara DPD dengan pilpres.
"Kami punya argumen ada suara tidak sah yang berbeda antara DPD dan pilpres. Tadi argumen mereka (hakim) kenapa nggak dibandingkan dengan DPR. Ada logic yang beda, kalau di DPR kan banyak partai yang bisa dipilih, jadi nggak bisa dicocokkan," kata BW di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
"Seandainya dengan DPR, ternyata suara tidak sah di sana gede'. Jadi kita katakan, 'Kok suara tidak sah di presiden jauh lebih kecil daripada di DPD'. Jadi itu agak cocoknya di DPD. Tapi majelis hakim ke DPR, sekarang saya tanya apakah masyarakat tahu jumlah partainya? Itu soal paradigma," imbuhnya.
Selain itu, BW pun menepis anggapan yang menilai bukti-bukti dalil yang diajukan lemah. Dia menyebut, seharusnya MK melakukan metode forensik terhadap keaslian C1, apabila bukti yang diajukan ditolak.
"Kalau hasil C1 (disebut) nggak benar, harusnya ada metode forensik yang dipakai. Ini sama sekali nggak ada. Dia katakan hasil nggak bisa diyakini, terus kalau nggak bisa diyakini, gimana caranya itu? Jadi ini hanya sudut pandang beda dalam meyakinkan itu," ucapnya.
Dalam sidang putusan sengketa Pilrpes 2019, MK juga menyebut dalil tim hukum Prabowo mengenai daftar pemilih tetap (DPT) tidak wajar 17,5 juta ditambah daftar pemilih khusus (DPK) 5,7 juta tidak wajar dan menimbulkan penggelembungan suara bagi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tidak terbukti. MK pun menyatakan argumen terkait itu tidak relevan.
"Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum," kata hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Berkaitan dengan DPT tidak wajar 17,5 juta itu, disebut Saldi, tercatat sebagai bukti P-155 dalam sidang tersebut. Bukti P-155 itu disebut berasal dari analisis saksi dari tim 02, yaitu Agus M Maksum, dan sudah diserahkan dan ditindaklanjuti KPU.
Saldi menyampaikan KPU sudah melakukan tahapan-tahapan perbaikan, termasuk soal DPT 17,5 juta yang diklaim tim 02 tidak wajar. Hasil dari perbaikan itu, disebut Saldi, sudah disajikan KPU serta disetujui semua pihak, termasuk dari tim 02.
Selain itu, Saldi mengatakan, kalaupun para pemilik hak pilih dalam DPT tidak wajar itu menggunakan hak pilihnya, tim 02 disebutnya tidak bisa membuktikan apakah mereka menggunakan hak pilihnya untuk pasangan capres-cawapres yang mana. Untuk itu, menurutnya, dalil itu tidak relevan lagi.
Simak Juga 'Melihat Kembali Sederet Dalil Kubu 02 yang Dimentahkan MK':
[Gambas:Video 20detik]
Simak Video "Video: MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Diselenggarakan Terpisah"
[Gambas:Video 20detik]
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
