Laporan Keuangan Kejagung Dapat Opini WTP dari BPK

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangannya tahun 2018. Jaksa Agung M Prasetyo mengapresiasi atas pemberian opini WTP tersebut.

"Alhamdulilah pada tahun 2018 ini, anggota I BPK Indonesia telah menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan kerjaksaan selama ini. Sekali lagi alhamdulilah kami bersyukur kami mendapatkan opini WTP. Jadi kalau sekarang kami terima WTP juga, berarti sudah 3 kali berturut-turut kami terima tanpa terputus sejak 2016, 2017 dan 2018," kata Prasetyo, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: Prasetyo Ingin Jaksa Agung Penerusnya Berasal dari Internal Kejaksaan

Sementara itu, anggota I BPK, Agung Firman Sampurna mengatakan pemberian opini WTP itu didasari komitmen Kejagung mengelola secara transparansi dan akuntabel laporan keuangannya. Serta tidak pernah menutup-nutupi saat proses audit BPK.

"Jadi tidak mungkin satu entitas bisa melakukan pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Kalau dia tidak transparan, maka dia tidak akan mau diperiksa dan menghambat pemeriksaan," ungkap Agung.

Ia mengatakan selama proses pemeriksaan tim BPK berkomunikasi dengan baik dengan Kejagung. Selain itu, kata Agung, tidak ada upaya penghalangan kepada petugasnya saat melakukan audit.

Baca juga: Sosialisasi SOP Ekstradisi, Kejagung Tekankan Hal Ini ke Kejati

Kendati demikian, Agung menyarankan agar kejaksaan memperbaiki tata kelola pengalokasian anggaran. Ia mengatakan diperlukan perencanaan yang matang agar anggaran yang terbatas tetap mampu mencapai target kinerja.

"Aspek perencanaan itu perlu dibenahi sehingga alokasi dana yang terbatas untuk mendukung tugas-tugas kejaksaan bisa digunakan optimal. Setelah kami lihat, perlu dong mereka mingkatkan kualitas tugas-tugasnya," ujarnya.

"Tetapi dengan anggaran segitu, teman-teman kejaksaan ini terbuka. Kami tahu mereka punya masalah, tetapi pada saat yang sama kami juga harus melakukan tugas sesuai dengan perundang-undangan. Mereka nggak ngeluh, mereka nggak cengeng dan mereka pantes terima opini WTP," sambungn Agung.


(yld/mae)