SBY Diimbau Tunjuk Koordinator Pengolah Data Intelijen

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diimbau menunjuk koordinator untuk mengolah semua informasi intelijen mengenai teroris. Sebab, saat ini tidak ada petugas khusus untuk mengolah semua data intelijen."Itu bisa saja dilakukan oleh kepala BIN (Badan Intelijen Negara), atau Presiden menunjuk orang lain," kata pengamat militer Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Edy Prasetyono kepada detikcom, Kamis (13/10/2005). Posisi koordinator ini dianggap sangat penting sebagai penanggungjawab dan pengolah informasi intelijen. Sehingga, Presiden tidak menerima data yang berbeda-beda.Saat ini, lanjut Edy, tidak ada kejelasan siapa yang mengkoordinir semua data intelijen dari instansi-instansi yang ada. "Kebanyakan justru bingung, informasi intelijen mau diserahkan ke mana dan siapa yang mengolah," sesal Edy.Dia juga menjelaskan, pemerintah harus menegaskan keterlibatan TNI dalam operasi antiterorisme. "Kalau keterlibatan TNI dalam bentuk operasi militer selain perang, maka itu membutuhkan keputusan politik dari pemerintah dan DPR. Tapi kalau tidak ada, berarti pemerintah membiarkan TNI melakukan apa saja," tukas dosen ilmu hubungan internasional pascasarjana Universitas Indonesia ini.Edy mengatakan, pengaktifan komando teritorial (koter) untuk menangani masalah teroris harus dibatasi. Pembatasan terutama pada masalah deteksi dini dan pengumpulan informasi saja. "Karena walaupun TNI memiliki kemampuan, tetap saja tidak bisa melakukan penindakan. Sebab, itu wilayah kepolisian," papar Edy.Edy juga meminta pemerintah, tidak gegabah dalam membuat aturan mengenai keterlibatan dua institusi, TNI dan Polri dalam penanganan teroris. "Jangan sampai keterlibatan ini, hanya diatur dalam sebuah MoU. Karena kita tidak akan mendapat kejelasan siapa yang bertanggungjawab kalau terjadi penyelewengan, termasuk siapa yang akan dibebankan kalau ada penggunaaan anggaran," beber Edy. (ism/)