Ketua DPR: Indonesia Berpeluang Jadi Negara Adidaya Tahun 2045

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) percaya Indonesia mampu menjadi negara adidaya pada 2045. Ada sejumlah alasan yang menjadi dasar keyakinannya itu. Apa saja?

"Peluang Indonesia menjadi negara adidaya pada 2045 sangat terbuka lebar. Peluang ini jangan terbuang percuma akibat adu domba antarsesama anak bangsa," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: Bamsoet Klaim Dapat Dukungan Jadi Caketum dari Senior Golkar

Pada 2045, kata Bamsoet, Indonesia tepat merayakan 100 tahun kemerdekaan. Ia meminta semua elemen bangsa menyambut peristiwa tersebut agar Indonesia menjadi negara besar.

"Persiapan tersebut bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan menjadi tugas kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Diperkirakan, pada tahun 2045, penduduk dunia akan mencapai 9,45 miliar, di mana 55 persennya berada di Asia. Besarnya jumlah penduduk tentu akan meningkatkan urbanisasi, migrasi, maupun persaingan dan kompetisi. Bukan hanya antarnegara, melainkan antarpenduduk di masing-masing negara yang bersangkutan," ujarnya.

Baca juga: Bamsoet Minta Komisi III Panggil Kemenkum HAM Bahas Pelesiran Novanto

Ia kemudian menyinggung perhelatan Pemilu 2019 yang dinilai menjadi ujian besar bagi bangsa Indonesia. Bamsoet berharap hal serupa tidak terjadi di pemilu mendatang.

"Sebagaimana kita alami bersama, perjalanan Pemilu 2019 sangat melelahkan dan menjadi ujian besar bagi bangsa Indonesia. Sudah cukup kita ribut-ribut hanya akibat pemilu. Jangan sampai hal ini terulang kembali di pemilu selanjutnya. Sangat penting bagi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena Indonesia dibangun oleh berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Indonesia adalah rumah besar kita semua," tegas Bamsoet.

Baca juga: JK: Airlangga dan Bamsoet Sudah Temui Saya untuk Jadi Caketum Golkar

Bamsoet lantas menjelaskan empat sektor penting yang perlu dibangun demi mewujudkan Indonesia sebagai negara adidaya. Empat sektor itu ialah pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional, serta tata kelola pemerintahan dan pendidikan.

"Berbagai sektor tersebut sedang dan akan terus ditingkatkan oleh pemerintah bersama DPR RI. Hal ini bisa dilihat dari politik anggaran yang sudah dijalankan pemerintah dan DPR RI pada APBN 2019. Anggaran pendidikan dialokasikan mencapai Rp 492,5 triliun (20 persen dari belanja APBN 2019). Anggaran kesehatan mencapai Rp 123,1 triliun (5 persen dari belanja APBN), dan infrastruktur Rp 415,0 triliun," pungkas Bamsoet.



Tonton juga video DPR Siap Lakukan Fit and Proper Test Capim KPK:

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/tsa)