SBY Jangan Hidupkan Lagi Militerisme dengan Dalih Antiteror

Jakarta - Rencana menghidupkan kembali komando teritorial (koter) dinilai akan menimbulkan masalah baru berupa suasana represif dan militeristik a-la orde baru. Semestinya pemerintah lebih menekankan upaya membangun intelijen yang mampu menciptakan peringatan dini (early warning system)."Yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah membangun intelijen yang mampu memberikan early warning system dan pengawasan intelijen yang ketat. Salah satunya dengan membuat komisi terpilih di legislatif untuk mengawasi intelijen dan operasi pasukan khusus," kata Koordinator Eksternal PBHI Henry Simarmata di kantor PBHI, Jalan Matraman Raya 148, Jakarta, Rabu (12/10/2005).Henry Simarmata juga mengatakan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak punya kerangka yang jelas dalam menghadapi terorisme. SBY seolah lari dari masalah dengan berpegang kepada Angkatan Darat yaitu dengan mengaktifkan koter dan Babinsa yang justru hanya menimbulkan represi baru terhadap warga negara.Pemerintah, kata dia, seharusnya tidak menggunakan alasan terorisme untuk menghidupkan kembali militerisme dalam bentuk menghidupkan kembali koter."Yang paling mendesak dalam pemberantasan terorisme itu adalah menangani akar permasalahannya yaitu ekonomi dan argumen primordial," ungkapnya. Dalam kesempatan itu, PBHI juga menyayangkan sikap Menhan Juwono Sudarsono sebagai representasi otoritas sipil yang memiliki pandangan sama dengan TNI dalam persoalan koter dan Babinsa. (san/)