"Rencana pertemuan antara WP KPK dan Kepala BNPT ini diharapkan juga dapat menampik isu radikal yang diembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tentang pegawai KPK yang mengenakan jilbab, celana cingkrang, dan berjenggot," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap kepada wartawan, Rabu (26/6/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama KPK berdiri hingga saat ini, tidak ada satu pun pegawai KPK yang terkait atau terlibat dalam aksi terorisme, komunisme, ataupun gerakan radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bahkan justru KPK-lah yang selama ini menjadi korban teror yang tidak berkesudahan dan tidak mendapatkan titik terang siapa pelakunya," ucapnya.
Yudi mengatakan WP KPK ingin berkonsultasi terkait dugaan teror terhadap pimpinan ataupun pegawai KPK yang hingga kini belum terungkap. Dia menyebut pertemuan dengan BNPT juga dilakukan untuk menentukan langkah agar isu radikalisme tidak ditunggangi kepentingan pihak yang ingin meloloskan calon pimpinan KPK dengan rekam jejak buruk dalam pemberantasan korupsi.
"WP KPK ingin berdiskusi secara langsung dengan Kepala BNPT untuk menentukan langkah strategis agar isu radikalisme tidak ditunggangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu untuk meloloskan calon pimpinan KPK yang mempunyai rekam kerja yang buruk dan tidak punya iktikad memberantas korupsi," ujarnya.
Sebelumnya, Pansel Capim KPK menyebut ada rencana mengunjungi kantor BIN dan BNPT. Hal itu dilakukan untuk meminta bantuan kedua lembaga tersebut memastikan rekam jejak kandidat capim bebas paparan radikalisme.
"Kami akan ke BIN dan ke BNPT. BNTP ini adalah sesuatu yang baru memang, karena eranya seperti ini sehingga kita juga tidak mau kecolongan. Jangan sampai ada (capim KPK) terpapar radikalisme. Jadi kita juga akan ke BNPT selain ke BIN, karena ke BIN itu juga selalu kita lakukan tracking untuk itu," ujar Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih setelah bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajarannya di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/6).
Soal isu radikalisme ini juga sempat disorot Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka mengingatkan agar isu radikalisme tak mengalahkan pentingnya persoalan integritas.
"Jangan kesampingkan nilai integritas capim KPK karena isu radikalisme," kata penggiat ICW, Donal Fariz, kepada detikcom, Rabu (19/6).
Tonton Video Urgensi dan Strategi Pansel Cegah Capim KPK Terpapar Radikalisme:
(haf/mae)