BPN: Rekonsiliasi yang Tepat antara Pemerintah dan Rakyat

Jakarta - BPN Prabowo-Sandiaga menanggapi pertemuan antara capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dan capres Prabowo Subianto yang belum bertemu untuk rekonsiliasi. Menurut jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak rekonsiliasi yang lebih tepat adalah antara pemerintah dan rakyat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah.

"Kalaupun harus rekonsiliasi, maka yang tepat itu adalah rekonsiliasi yang berkuasa, pemerintah, dengan rakyat, terutama rakyat yang merasa dirugikan, terkait dengan kebijakan pemerintah merugikan rakyat," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Dahnil menganggap selama ini banyak tuduhan untuk kalangan yang tidak mendukung pemerintah. Dia menilai tuduhan itu sebagai narasi perpecahan.

"Rekonsiliasi penting terhadap narasi perpecahan yang dilakukan, misalnya menuduh tidak mendukung pemerintah berarti itu tidak Pancasila, radikalis, Islam garis keras. Itu tertanam kemarahan dan kebencian dari pihak yang dituduh," ujarnya.

"Oleh sebab itu, saran saya, rekonsiliasi seperti yang disarankan oleh beberapa tokoh, pemerintah harus melakukan rekonsiliasi dengan rakyat, tidak lagi kemudian memecah belah dengan labelling tertentu. Menurut saya, hari ini ada dendam politik yang sedang berlangsung dan itu berbahaya," imbuhnya.

Baca juga: Moeldoko: Proses Rekonsiliasi Berjalan Baik tapi Ada yang Tak Bisa Terima

Dia menyebut persaingan antara Prabowo dan Jokowi tidak pantas disebut rekonsiliatif. Alasannya, persaingan Prabowo dan Jokowi dalam pilpres tidak menimbulkan konflik.

"Saya keberatan dengan diksi rekonsiliasi. Bagi saya, pilpres ini adalah kompetisi biasa, yang kalah ya mau jadi oposisi bisa, mau gabung bisa. Yang menang berkuasa, itu hal biasa, tidak ada konflik di situ," tuturnya.



Tonton video BPN: Menang-Kalah, Prabowo Akan Akui Legalitas Putusan MK:

[Gambas:Video 20detik]

(abw/nvl)